jpnn.com, SUMEDANG - Pemkab Sumedang berencana membangun Menara Kujang Sapasang. Namun, niat itu mendapat kritik dari anggota DPRD Jawa Barat.
Tokoh masyarakat Sumedang pun bereaksi atas kritik dewan.
BACA JUGA: Sambil Menenteng Sajam, Dadang Cs Serang Markas TNI-Kantor Polisi, Bripka Uun Nyaris jadi Korban
Ketua Dewan Kebudayaan Sumedang (DKS) Tatang Sobana mengatakan Kujang merupakan simbol luhur budaya Sunda.
Menurutnya, Menara Kujang Sapasang diperuntukkan sebagai destinasi wisata di Desa Panenjoan, Kecamatan Jatigede, dan simbol kebudayaan rakyat Sumedang.
BACA JUGA: Kabupaten Sumedang & Sukabumi Raih Penghargaan SAKIP RB Award 2020 dari KemenPAN
"DKS sangat mendukung rencana pembangunan Menara Kujang Sapasang," ujarnya dilansir dari Jabarekspres.com, Minggu (30/5).
Dia menilai selama ini Kabupaten Sumedang sudah memberikan persembahan terbaik bagi Jawa Barat. Manfaat Jatigede, baik penggunaan air baku maupun energi tenaga listrik adalah salah satu contohnya.
BACA JUGA: Begal Ditangkap, Diamuk Massa, Begini Jadinya
Untuk dapat memanfaatkan keberadaan Waduk Jatigede pengembangan pariwisata harus dilakukan. Dengan begitu, akan memberikan manfaat ekonomi khususnya bagi masyarakat setempat.
"Biarlah kami mendapatkan manfaat dari pariwisata melalui pembangunan menara Kujang Sapasang. Jangan ganggu kami!” tegas Tatang Sobana.
Sebelumnya Ketua Kadin Sumedang H Thomas Darmawan memberikan tanggapan tajam terhadap kritik anggota DPRD Jawa Barat.
Dia mengaku heran dengan anggota dewan yang mempermasalahkan pembangunan ini.
Padahal ini adalah program yang diajukan sejak 2000. "Ini kan tentu sudah dibahas di dewan. Kenapa baru dipermasalahkan sekarang? Jadi jangan cari panggung di Sumedang,” ucap Thomas.
Dukungan pembangunan menara Kujang Sapasang juga mengalir dari berbagai tokoh masyarakat Jatigede dan orang yang terkena dampak (OTD).
Salah seorang OTD yang juga Ketua Forum Jatinunggal Sridiyanto Wijaya menuturkan warga terdampak Jatigede sudah banyak berkorban untuk kepentingan Jawa Barat.
kata dia saatnya OTD diperhatikan. Salah satu sektor yang diharapkan dapat mendongkrak perekonomian OTD adalah pariwisata.
"Kami warga OTD sangat mendukung rencana pak gubernur untuk membangun menara Kujang Sapasang," kata Sridiyanto.
Dukungan lainnya datang dari Kepala Desa Jemah, Kecamatan Jatigede, Turyana.
Menurut dia masyarakat Desa Jemah sangat mendukung rencana Bupati Sumedang dan Gubernur Jabar untuk membangun Menara Kujang Sapasang.
"Menara ini pasti akan jadi kebanggaan masyarakat Sumedang, dan nantinya akan menjadi ikon daya tarik pariwisata,” ucapnya.
Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (ASITA) DPC Sumedang Iyan Sofyan Hady menyambut baik dan memberikan apresiasi atas prakarsa pembangunan landmark unik wisata dimaksud.
“Sumedang membutuhkan destinasi wisata yang berbeda. Menara Kujang Sapasang ini sangat unik dan menarik. Pengunjung datang untuk happy, selfie, kuliner, belanja dan bawa oleh-oleh,” kata Iyan.
Rencana pembangunan Menara Kujang Sapasang di destinasi wisata waduk Jatigede, Sumedang, dikritik anggota DPRD Jabar Yunandar R Eka Prawira.
Dia menilai proyek sebesar Rp 100 miliar berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar tidak tepat sasaran.
Proyek tersebut merupakan usulan dari Kabupaten Sumedang yang dibiayai APBD Provinsi pada 2021.
“Kalau diselenggarakan 2021, maka perencanaannya tahun 2020. Saya melihat memang tujuan Kabupaten Sumedang itu adalah untuk mempunyai semacam ikon. Terutama sektor pariwisata di Jatigede,” ucap Yunandar saat dihubungi Jabar Ekspres, Rabu (26/5).
Dia mengatakan pembuatan Menara Kujang Sapasang dirasa kurang pas jika dilakukan di masa pandemi.
Sebab pada Tahun Anggaran 2020, Pemprov Jabar mengalami refocusing di berbagai sektor untuk penanganan Covid-19.
"Masalahnya ialah pendanaan ini kan di provinsi. Sementara kita sama-sama tahu banyak anggaran yang di-refocusing pada tahun 2020 untuk kepentingan penanggulangan Covid-19. Baik dari segi kesehatan maupun sosial," katanya.
"Totalnya lebih dari Rp3 triliun yang di-refocusing. Khusus anggaran penanggulan Covid-19 ini. Namun dari anggaran sebesar itu baru ada Rp14 miliar untuk pemulihan ekonomi pada tahun 2020,” kata Yunandar yang menjabat Sekretaris Komisi II DPRD Jabar. (red/win/yan)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti