jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) meminta Presiden Joko Widodo memasukan nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir dalam daftar reshuffle kabinet jilid II.
Koordinator IBSW Nova mengatakan, Menteri Nasir sudah mengintervensi dalam persoalan Universitas Trisakti, yang pada akhirnya justru memperkeruh suasana di kampus swasta tertua di Indonesia itu.
BACA JUGA: Krishna Murti: Ada Mafia yang Bermain
“Kami mendengar pembicaraan Menteri Nasir dalam sebuah rapat tertutup dengan Yayasan Trisakti. Di situ terdengar jelas, Menteri ikut merancang skenario mengobok-obok Usakti,” ujar Nova di Jakarta, Jumat (22/7).
Ia menilai Menristekdikti tidak kredibel dan kurang memahami masalah yang terjadi di kampus reformasi ini.
BACA JUGA: Pemeras Pasien KPK Terjaring OTT
Lembaga Pemantau Birokrasi dan Pelayanan Publik Indonesia ini memandang, campur tangan Menteri Nasir sudah terlalu jauh. Termasuk menempatkan rektor pilihannya tanpa melalui prosedur yang benar. Padahal, kata dia, Menteri Nasir harus menjadi penengah yang baik.
“Sejak Menristekdikti menghadiri pelantikan Rektor versi Yayasan Trisakti, Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), Universitas Trisakti tidak lagi bisa dibuka dan diakses oleh mahasiswa dan civitas akademika,” papar Nova.
BACA JUGA: Geram Nama KPK Dicatut, Laode: Kami Tindak Tegas!
Padahal sebelumnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Menteri Nasir mengaku tidak memblokirnya, tetapi hanya memindahkan user ID-nya saja.
"Jawaban Menteri ini sebuah kebohongan di hadapan forum wakil rakyat dan itu juga telah mendegradasi lembaga tinggi negara," jelasnya.
Nova menambahkan, kebohongan Menteri Nasir ini bentuk pelecehan serta penghinaan terhadap DPR yang terhormat.
"Karena nyatanya banyak aduan dari mahasiswa yang kami terima tentang PDPT yang tidak bisa di akses, bahkan aduan tentang Hibah Usakti pun diblok oleh Menristekdikti," tandas Nova.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menristekdikti di Gedung DPR Senayan Jakarta Kamis (21/7) dengan agenda pembahasan Pagu Indikatif tahun 2017, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru secara kritis mengajukan pertanyaan kepada Menteri Nasir.
Pertanyaan ini terkait dengan minimnya peran Perguruan Tinggi Swasta dalam menghasilkan kajian serta penelitian ilmiah. Hal ini berbanding terbalik dengan Perguruan Tinggi Negeri/PTN seperti UI dan ITB yang sudah menghasilkan karya lewat research ilmiah.
Hal ini semestinya menjadi perhatian Menristekdikti. Apalagi, pada 2016 ini, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) resmi diberlakukan. Integrasi kawasan ini mengharuskan keterbukaan terhadap negara-negara di Asean, termasuk di dunia pendidikan.
Untuk itu, penciptaan peran perguruan tinggi yang penuh dengan daya saing, daya cipta dan kreativitas sangat penting.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tantowi: Kami Mengerti Pak Jokowi Tak Mau Digiring
Redaktur : Tim Redaksi