jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui, penundaan pemungutan suara di lima daerah, berimplikasi terhadap anggaran. Namun begitu, pemerintah siap mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU), ketika didukung data yang akurat.
"Pemungutan suara ulang kan implikasinya ke anggaran, pelaksanaan, pengamanan. Suara ulang kan lebih sensitif. Kalau ada bukti yang cukup, enggak masalah," ujar Tjahjo, Senin (14/12).
BACA JUGA: Tidak Netral, 11 PNS Terancam Dipecat
Menurut Tjahjo, kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Simalungun, Kota Siantar, Kota Manado, Kabupaten Fakfak dan Kalimantan Tengah, nantinya akan ditanggung oleh daerah terkait.
Namun begitu, kalau anggaran di daerah kurang, pemerintah akan menyondingkannya dengan Kementerian Keuangan. Karena untuk pengamanan, juga diperlukan anggaran.
BACA JUGA: Kemenangan Petahana Memalukan
"Jadi kalau anggaran, di kabupaten/kota, kami soundingkan ke anggaran provinsi. Kalau enggak ada, ke Kemenkeu. Kepolisiaan kan perlu dana lagi," ujarnya.
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, pencairan kebutuhan anggaran nantinya bisa dengan cepat dicairkan. Baik itu lewat mekanisme pemberian hibah maupun pinjaman. Apalagi jumlah daerah yang menggelar pilkada susulan hanya lima daerah.
BACA JUGA: DPR Mulai Uji Pengetahuan Hukum Capim KPK
"Saya minta kalau ada yang diulang, termasuk lima daerah, bukan kita mau mendikte MA, saya kira bisa lebih dipercepat (putusannya,red). Supaya Desember serentak selesai. Kasihan sampai mundur setahun, kasihan paslon dan KPU. Saya enggak bisa menyalahkan KPU, itu KPU pusat sudah bagus. KPU daerah punya independensi sendiri," ujar Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelanggaran Kode Etik Intai Penyelenggara Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi