Mendagri Curiga Ada Upaya Makar di Balik Kasus Beras Plastik

Keluarkan Surat Edaran ke Kepala Daerah agar Tingkatkan Kewaspadaan

Sabtu, 23 Mei 2015 – 15:15 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merasa perlu ikut berkomentar tentang persoalan beras plastik yang dalam beberapa hari ini membuat warga waswas. Menurutnya, persoalan beras plastik tidak semata-mata demi keuntungan tetapi sudah ada motif lain di luar ekonomi.

Tjahjo mengatakan, beras memang dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Karenanya, hal itu mengundang pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan dengan mengoplos beras.

BACA JUGA: Ketua Pansel Pimpinan KPK Diminta Nonaktif dari Kementerian BUMN

Namun, mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu juga mensinyalir adanya motif politik di balik kasus beras plastik. “Saya menilai peredaran beras plastik tidak semata mencari keuntungan saja, tapi sudah ada motif politik. Ada usaha makar terhadap negara dan sabotase kepada pemerintah,” kata Tjahjo melalui pesan singkat ke media, Sabtu (23/5).

Karenanya, Tjahjo mendorong intelijen dan kepolisian untuk mengungkap otak di balik beras plastik. Sebab, katanya, menteri perdagangan maupun Bulog sudah berkali-kali membuat pernyataan bahwa sejak Januari lalu tidak ada impor beras.

BACA JUGA: Ketum Partai Berparas Cantik Ini Beri Saran untuk Pansel KPK

Tjahjo menegaskan, sudah saatnya tata kelola perberasan nasional dan impor pangan ditata ulang. Menurutnya, hal itu juga mencakup pemberantasan mafia pangan yang sering membuat masyarakat sengsara.

“Harus diusut tuntas. Kita percayakan kepada BIN (Badan Intelijen Negara, red) dan kepolisian, pasti ketemu pelaku dan otak ini semua. Karena sejak Januari tak ada impor beras, berarti ada penyelundupan dengan masuknya beras-beras itu ke Indonesia,” tandasnya.

BACA JUGA: Resmikan Pembangunan Kantor Sonangol, Jokowi Berterima Kasih ke Surya Paloh

Karenanya Tahjo selaku mendagri juga sudah mengeluarkan instruksi ke para kepala daerah untuk waspada. “Cermati gelagat ini dengan serius. Lakukan koordinasi, cek lapangan langsung dan pastikan keselamatan warga masyarakat harus diutamakan,” pungkasnya.(gir/ara/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tunggu Regulasi Tuntas, Pengangkatan Honorer K2 Dimulai 2016


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler