Kritikan pedas tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo, usai Kunjungan Kerja (Kunker) di Kota Tegal, Senin (17/12). Dia menyatakan, pada waktu rapat terakhir, anggota DPR banyak mengapresiasi pernyataan mendagri, tentang capaian e-KTP 100 persen lebih. Padahal pernyataan ini perlu dipertanyakan data riilnya.
"Ketika saya ke daerah-daerah, hampir rata-rata mengatakan bahwa capaian e-KTP belum 100 persen. Ada yang baru 40 atau masih 80 persen. Makanya saya agak aneh, saat mendagri menyampaikan sudah lebih dari 100 persen," katanya.
Melihat banyaknya pernyataan dari wilayah yang demikian, Ganjar pun merasa mustahil, bila statemen tersebut memang benar. Sebab dia meminta anggota DPR tidak tergesa-gesa tepuk tangan memberi apresiasi. Tapi tetap menjadi fungsi pengawasan. "Akhir tahun ini, akan ditagih kebenaran statemen Gamawan Fauzi. Tentunya harus memperlihatkan bukti data riil timenya. Karena sistem itu terus berjalan," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, waktu rapat terakhir dan menyampikan pernyataannya, Gamawan tidak memperlihatkan data riil. Sehingga Ganjar minta penjelasan. "Mendagri beralasan ada orang usianya saat ini wajib KTP, dan sebenarnya tidak ditargetkan menjadi target. Inilah yang membuat saya yakin merasa mustahil, dan perekaman belum selesai. Maka Mendagri harus bertanggung jawab atas komitmennya mundur, jika tidak 100 persen," papar Ganjar lagi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tegal, Herlien Tedjo Oetami SH membenarkan, hingga Desember 2012 target perekaman e-KTP di daerah belum 100 persen. Kuota 211.381 jiwa dari pusat yang merekam baru 78,19 persen. Artinya, ada 46.103 jiwa belum merekam e-KTP.
"Perekaman kami teruskan sampai akhir Desember. Target pemerintah pusat November 70 persen dari 211.381. Di Kota Tegal hingga waktu yang diberikan perekaman telah melebihi."
Dia memaparkan, untuk mencapai 100 persen hingga akhir Desember sangat mustahil. Sebab terdapat beberapa kendala, di antaranya tidak sedikit warga berada di luar kota dan tengah laut. Sehingga tidak melakukan rekam e-KTP. Selain itu, kurang tertibnya warga mengurus data kependudukan. Misalnya ada yang meninggal dan keluarganya tidak melaporkan, guna penghapusan data penduduk. Ini yang menjadi masalah. Sebab dinasnya tidak mampu menghapus data kependudukan tanpa dasar laporan masyarakat. (adi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Cegah Paul Nelwan
Redaktur : Tim Redaksi