Mendagri Dorong Pemda Optimalkan Dana Dekonsentrasi untuk Kendalikan Harga Pangan

Senin, 13 November 2023 – 18:49 WIB
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (dua dari kiri) saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/11). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan alokasi dana dekonsentrasi untuk mengendalikan harga pangan.

Dana tersebut diberikan kepada semua provinsi untuk melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM), terutama dalam mengendalikan inflasi.

BACA JUGA: Mendagri Tito Apresiasi Inflasi Oktober Terkendali, Ingatkan Kepala Daerah Tak Terlena

"Di sini, tertinggi adalah dari Papua Barat yang bisa menggunakan anggarannya dengan cukup tinggi," kata Mendagri Tito pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/11).

Mendagri memaparkan beberapa daerah dengan tingkat penyaluran dana dekonsentrasi yang rendah.

BACA JUGA: Mendagri Tito Karnavian Minta Pj Kepala Daerah Pastikan Inflasi di Daerah Terkendali

Antara lain Kalimantan Selatan 0,29 persen, Banten 0,28 persen, Nusa Tenggara Timur 0,28 persen, Kalimantan Barat 0,27 persen, Riau 0,18 persen, Kalimantan Timur 0,17 persen, Kalimantan Tengah 0,16 persen, dan DKI Jakarta 0,14 persen.

Mendagri menyebutkan dari Rp 142 miliar dana dekonsentrasi, hanya sekitar Rp 57,21 miliar atau 40,04 persen yang baru terpakai.

BACA JUGA: Inflasi Harga Cabai, IKAPPI Usul Wilayah Lain Supply Hasil Panen ke Jabodetabek

"Jadi daerah-daerah ini tolong dilihat kenapa bisa tidak digunakan dengan maksimal, padahal sudah tinggal satu bulan lagi, ini sudah November, sayang kalau tidak dimanfaatkan," tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), kata Mendagri Tito, ada 4 komoditas yang mengalami kenaikan harga, yakni beras, cabai, gula, dan jagung pipil.

Guna mengendalikan harga beras, pemerintah telah menyalurkan beras melalui program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP).

Berdasarkan data Bulog, realisasi penyaluran beras SPHP hingga 11 November 2023 sebanyak 922.543 ton.

Sementara untuk mengendalikan harga cabai, pemerintah telah meminta kepala daerah untuk menggalakkan gerakan tanam cabai di masyarakat dengan menggunakan polybag.
Untuk mengendalikan harga gula, pemerintahan pusat telah merealisasikan impor gula.

"Realisasi importasi yang belum mencapai target, baru 22 persen dan juga kenaikan harga internasional, ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapanas bekerja sama dengan stakeholder lain,” imbuhnya.

Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menambahkan penyaluran dana dekonsentrasi akan sangat bermanfaat untuk GPM.

Menurut Tito, dengan adanya GPM, masyarakat bisa memperoleh bahan pangan yang murah di tengah kenaikan harga saat ini.

"Kami mengimbau sekali lagi untuk segera merealisasikan dan melaksanakan GPM di wilayahnya masing-masing sehingga dua bulan ini mohon dioptimalkan, " tandasnya. (mrk/jpnn)


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler