jpnn.com - jpnn.com -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendukung sepenuhnya usulan agar status Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi kepulauan
Ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama yang berada di pulau-pulau terluar.
BACA JUGA: Sistem e-KTP Terancam Lumpuh? Ini Kata Kemendagri
"Pasti dukung dong (NTT menjadi provinsi kepulauan,red)," ujar Tjahjo di sela-sela peringatan ulang tahun ke-67 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (3/3).
Menurut Tjahjo, untuk menetapkan sebuah provinsi yang terdiri dari banyak pulau menjadi provinsi kepulauan, tidak terlalu sulit. Apalagi di Indonesia ada sejumlah provinsi ditetapkan berstatus otonomi khusus dan daerah istimewa. Seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Aceh, Papua dan Papua Barat.
BACA JUGA: Tak Hanya sekadar Minta Kuota Haji Indonesia Ditambah
"Kalau mau jujur, sebuah wilayah provinsi jangan diukur dari sejumlah luas daratannya saja. Lautannya juga merupakan bagian yang terintegrasi dari sebuah daerah. Jadi gubernur itu tanggung jawabnya juga meliputi laut yang mengelilingi (sebuah provinsi,red)," ucap mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini.
Sebagai wujud komitmen pemerintah pusat, Tjahjo mengatakan, mulai tahun depan penghitungan dana alokasi khusus (DAK) bagi daerah akan disusun dengan memerhatikan letak geografis. Sehingga tidak lagi dilihat hanya berdasarkan jumlah penduduk.
BACA JUGA: Molornya Pencetakan e-KTP Bikin Pilkada DKI Terganggu
"Hasil rapat sudah ada, tahun depan DAK itu dirubah oleh Kemenkeu, yang prinsipnya keadilan. Jadi tidak dibagi rata lagi, tapi dilihat potensi, luas wilayah, pendekatan luar wilayah, pendekatan jumlah penduduk dan geografis. Misalnya, jika geografisnya ancaman bencana alamnya tinggi, mungkin ada pos dana yang lebih khusus," pungkas mantan anggota DPR ini. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lho, Data Kependudukan Siti Aisyah Kok Ada Dua?
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar