Mendagri Ingatkan Pelonggaran Bertahap Artinya Prokes Diperketat

Jumat, 03 September 2021 – 23:52 WIB
Ilustrasi - Mendagri Tito Karnavian. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pelonggaran bertahap bukan berarti abai dalam menjalankan protokol kesehatan.

Menurutnya, protokol kesehatan bahkan harus lebih ketat saat pelonggaran bertahap diberlakukan pada pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

BACA JUGA: Program Vaksinasi BIN, TNI, Polri Tamparan Bagi Pembantu Presiden

"Pelonggaran bertahap ini maksudnya ada sektor-sektor yang bisa sudah mulai kami longgarkan dengan dikawal protokol kesehatan yang tetap ketat, memakai masker dan menghindari kerumunan yang berpotensi penularan," ujar Tito dalam keterangan yang diterima Jumat (3/9).

Dalam kunjungan kerja ke Jambi, Tito menyebut angka pengendalian indikator pandemi di provinsi ini telah menunjukkan tren positif.

BACA JUGA: Pembangunan Tol Serang-Panimbang Kekurangan Biaya, Ananta Usul Begini

Namun, Tito mengingatkan seluruh masyarakat untuk tidak lengah terhadap kondisi saat ini.

"Tidak boleh lengah, harus tetap waspada karena sangat bergantung pada dinamika masyarakat, mobilisasi masyarakat, interaksi masyarakat, kerumunan, dan lain sebagainya," ucap Tito.

BACA JUGA: Moeldoko Segera Laporkan ICW ke Polisi, IBSW Sebut Hal yang Wajar

Sebelumnya, angka kasus penularan tinggi di Jambi tercatat tinggi pada Juli 2021 sebagai dampak dari terdeteksinya COVID-19 varian Delta.

Namun, berkat penerapan PPKM dan protokol kesehatan yang baik, Jambi mampu menurunkan angka penularan kasus COVID-19 secara bertahap.

Perbaikan dalam upaya pengendalian COVID-19 tersebut, lanjut Tito, juga diikuti dengan pelonggaran kegiatan masyarakat di rumah ibadah, tempat olahraga, restoran, dan tempat pendidikan.

Tito meminta berbagai pelonggaran aktivitas masyarakat tersebut tidak ditanggapi masyarakat secara berlebihan.

Masyarakat harus semakin siap menerapkan protokol kesehatan dengan tetap dikawal oleh kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

"Kami minta pelonggaran bertahap ini betul-betul dikawal oleh semua, forkopimda, pemda, Polri, TNI, Satpol PP, Kejaksaan, dan semua mengawal. Jangan sampai terjadi euforia di masyarakat maupun kelengahan," pungkas Tito.(Antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler