jpnn.com, JAKARTA - Sedikitnya 11 kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) terjerat kasus korupsi. Terakhir, Bupati Malang, Rendra Kresna mengaku sudah berstatus tersangka kasus dugaan gratifikasi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan memang menyedihkan sekali karena banyak kepala daerah tersangkut kasus rasuah. Bahkan, dia sedih karena trennya mengalami peningkatan.
BACA JUGA: Mendagri Bantah Ada Penjarahan di Palu
“Memang menyedihkan ya bahwa trennya dari tahun ke tahun kok meningkat. Padahal KPK, kejaksaan sudah cukup intensif,” ujar Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10).
Mantan sekretaris jenderal (sekjen) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, itu mengatakan, sebenarnya semua kembali kepada integritas kepala daerah karena sistem sudah berjalan baik. Tjahjo mencontohkan, Presiden Jokowi pernah mengumpulkan bupati, wali kota, gubernur, di Istana Negara membicarakan masalah pencegahan korupsi.
BACA JUGA: Barang di Alfamart & Indomaret Gratis Buat Korban Gempa Palu
“Begitu bubar, 10 menit kemudian, malah kepala daerah di-OTT (operasi tangkap tangan) KPK. Jadi, ini kembali kepada integritas yang bersangkutan,” katanya.
Contoh lain, ujar Tjahjo, misalnya hari ini ketua KPK mendampingi seorang gubernur mendeklarasikan antikorupsi, tapi dua hari kemudian sang kepala daerah tersebut di OTT lembaga antirasuah.
BACA JUGA: Mendagri: Kasus Penetapan Ibu Kota Maybrat Sudah Selesai
“Jadi, ini kembali ke orangnya. Sistemnya sudah bagus, fungsi pencegahannya sudah terus ditingkatkan, memahami daerah rawan korupsi sudah, seluruh kementerian sudah kerja sama dengan KPK. Tapi, itulah, kembali kepada manusianya,” ujar Tjahjo.
Dia mengaku sudah cukup lama memberikan warning ke semua gubernur, termasuk yang baru dilantik Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Bahkan, Tjahjo sudah mengajak para gubernur baru untuk bertemu dan berdiskusi dengan KPK. Dia mengatakan, upaya itu dilakukan agar para kepala daerah tahu apa yang menjadi prosedur tetap KPK.
Selain itu, lebih intensif memahami area rawan korupsi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, perizinan, pajak, retribusi, hingga mekanisme pemberian barang dan jasa. “Setidaknya mari sama-sama melakukan pencegahan. Fungsi pencegahan itu diutamakan,” kata Tjahjo.
Dia menambahkan, seorang gubernur yang terkena OTT itu sudah lewat tahap di-warning terlebih dahulu. Korsusgab KPK, kata dia, sudah memiliki perwakilan di seluruh provinsi, dan telah melakukan pembinaan, pendekatan maupun mengingatkan. Selain itu, Tjahjo mengatakan, dalam rapat koordinasi inspektorat di Bengkulu, sudah diputuskan agar peran pengawas internel itu ditingkatkan lagi.
“Jangan hanya karena urusan kecil-kecil harus KPK yang menyelesaikan. Tapi, itu saya kira target KPK untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” paparnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tabanan Kembali Raih Indonesia’s Attractiveness Award
Redaktur & Reporter : Boy