JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, kebijakan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui kabupaten/kota berjalan belum satu tahunPihaknya mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pencairan dana tepat waktu.
Menurut Gamawan, Kemdagri telah mengeluarkan aturan yang menyederhanakan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, yang sebelumnya per triwulan, menjadi per semester
BACA JUGA: 389 Daerah Belum Salurkan BOS Tahap III
Bahkan, kata Gamawan, jika perlu dibuat per tahun sajaPelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdiknas Suyanto menyampaikan, melalui upaya monitoring dan asistensi yang telah dilakukan di delapan kabupaten terbukti efektif mampu menyelesaikan permasalahan di lapangan
BACA JUGA: Kemdiknas dan Coca-Cola Hadirkan Taman Bacaan Modern
Dia menyebutkan, kebijakan yang telah diambil untuk mempercepat penyaluran dana BOS diantaranya, aturan skema hibah penyaluran dana BOS untuk sekolah swasta dari sebelumnya perjanjian dengan daerah melalui bupati, sekarang melalui kepala dinas
Kebijakan lainnya, untuk mempermudah pencairan dana BOS yang turun sebelum APBD disahkan, kata dia, Pemda dapat membuat peraturan daerah.
Suyanto menyampaikan, skema pencairan dana BOS saat ini adalah dari kas umum negara ke kas umum daerah kabupaten/kota
BACA JUGA: Alokasi Dana BOS 2012 Naik 40,5 Persen
Selanjutnya, disalurkan ke sekolah melalui satuan kerja pendidikan dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kotaDia mengatakan, alternatif penyaluran dana BOS yaitu dari kas umum negara ke kas umum provinsi lalu ditransfer ke sekolah"Tapi DIPA-nya sudah bukan DIPA kementerian Pendidikan, sehingga unsur transfernya adaTerbukti pada 2005-2010 (BOS dicairkan) langsung ke sekolah lebih efektifPada saat itu masih menggunakan DIPA Kemdiknas," jelasnya(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Instruksikan Perbaikan Gedung Sekolah
Redaktur : Tim Redaksi