Mendagri: Saya Melapor Setiap ada OTT

Rabu, 14 Februari 2018 – 21:06 WIB
Uang barang bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. FOTO: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Selalu Lapor ke Presiden Setiap Ada Kada terjerat OTT

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan dirinya selalu memberi laporan kepada Presiden Joko Widodo, jika ada kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau terjerat kasus hukum lainnya.

BACA JUGA: Kunjungi Ambon, Jokowi Tinjau Proyek Padat Karya Tunai

Seperti dalam beberapa hari terakhir, ada tiga kepala daerah yang merupakan calon kepala daerah terjerat OTT.

Mereka yakni Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, yang kembali maju di Pilbup Jombang, Jawa Timur.

BACA JUGA: Menhub: Saya Ingin Menyinggung saat ada OTT itu

Kemudian, Bupati Ngada Marianus Sae yang maju sebagai calon Gubernur Nusa Tengggara Timur dan Bupati Subang Imas Aryumningsih, ditangkap KPK pada Selasa (13/2) malam.

Imas sebelumnya menjabat wakil bupati. Karena bupati sebelumnya, Ojang Sohandi terjerat OTT, Imas naik menjadi Bupati.

BACA JUGA: OTT dan Pidsus Tidak Perlu Pertimbangan MKD

Namun, wanita yang maju sebagai calon Bupati Subang, Jawa Barat ini, juga ternyata terjerat OTT KPK.

"Saya melapor setiap ada OTT, saya menghubungi lewat telepon. Kadang-kadang bisa juga lewat Pak Mensesneg, setelah ada surat (bukti penangkapan dari KPK,red)," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (14/2) malam.

Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, Presiden Joko Widodo sebenarnya juga sudah berkali-kali mengingatkan kepala daerah, agar tidak bermain-main dengan kasus hukum.

Namun, sampai saat ini masih ada saja kepala daerah yang berurusan dengan hukum.

"Pak Jokowi sering mengingatkan saat pengarahan pada seluruh gubernur, bupati dan wali kota, tapi (masih ada yang terjerat kasus hukum)," katanya.

"Bahkan ada yang selesai pengarahan itu Pukul 16.00 WIB, lalu jam 18.00 WIB ada (terjerat OTT,red). Jadi menurut saya, kepala daerah penting selalu berpegang pada aturan. Jangan jual beli jabatan, mengurus tender dan lain-lain," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Kita Negara Besar, Jangan Lagi Mencari-cari Bantuan


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler