jpnn.com - JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo angkat bicara soal tudingan beberapa kalangan yang menyebut dirinya masih merangkap jabatan di DPR. Mantan Sekjen PDIP ini meminta pihak yang mengatakan dirinya masih rangkap jabatan untuk membeberkan data yang valid.
“Jika saya masih rangkap jabatan, sebutkan data yang mana, dan silakan lapor ke KPK. Karena jika rangkap jabatan berarti saya masih menerima gaji dari DPR, dan itu melanggar hukum,” tegas Tjahjo.
BACA JUGA: Ssttt...Pengusutan Skandal Pelindo II Pindah Tangan, Intervensi?
Menurut Tjahjo, begitu diangkat sebagai Mendagri, dirinya langsung meyerahkan surat pengunduran diri ke DPR dan PDIP. “Saya sudah tidak menerima gaji atau tunjangan dari DPR. Silakan dicek. Kalau menyangkut PAW (pergantian antar waktu, red.) itu bukan urusan saya. Itu urusannya DPR dan KPU,” kata Tjahjo.
Dia menegaskan, tak segan-segan membawa kasus tudingan ini ke kepolisian, karena telah mencemarkan nama baik. “Sebutkan data yang mana, karena yang mengeluarkan data itu akan saya tuntut ke kepolisian karena telah mencemarkan nama baik saya,” pungkasnya.
BACA JUGA: Nah Lho...Pimpinan DPR yang Hadiri Kampanye Capres Amerika Ditindak
Sementara itu Arus Bawah Jokowi (ABJ) menanggapi tudingan pihak tertentu yang menyebut bahwa beberapa menteri dari PDIP merangkap jabatan. Menurut Sekretaris Jenderal DPP ABJ Ronny Talapessy tudingan itu tidak mendasar.
“Tudingan bahwa kader PDIP yang dipercaya Presiden Jokowi menjadi menteri masih rangkap jabatan itu sama sekali tidak mendasar,” tegas Ronny Talapessy, Senin (7/9).
BACA JUGA: Dukung Petisi, Forum Honorer Galang Tanda Tangan
Ronny mengatakan, sepengetahuan dirinya kader PDIP yang diangkat menjadi menteri harus meninggalkan kursinya sebagai anggota dewan.
“Pak Tjahjo Kumolo, misalnya, begitu diangkat menjadi Mendagri beliau langsung mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota dewan,” kata Talapessy
Menurutnya, yang layak dikritisi adalah para pimpinan DPR RI yang datang di acara kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ya politisi itu adalah Ketua DPR Setya Novanto dan wakilnya Fadly Zon.
"Jadi, ,engkritisi menteri PDIP yang dikatakan rangkap jabatan itu kesannya dibuat-dibuat. Kalau memang mau mengkritisi, kenapa tidak menyoroti perilaku Setya Novanto dan Fadly Zon yang jelas-jelas telah mempermalukan Indonesia?” kata Talapessy. (mas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DVI Polri Turunkan Tim ke Malaysia Bantu Identifikasi Kapal Karam
Redaktur : Tim Redaksi