jpnn.com - MANOKWARI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, bahwa Indonesia bukan negara agama. Ditekankan, NKRI tidak mengenal mayoritas dan minoritas.
Dikatakan, negara terus berupaya memberikan ruang yang aman dan damai bagi warganya untuk membangun rumah-rumah ibadah,menjalankan ibadah sesuai ajaran agama dan keyakinan masing-masing.
BACA JUGA: Buka Rekening Sumbangan, PDIP Harus Budayakan Sikap Transparan
Sebagai Mendagri, Tjahjo menyampaikan permohonan maaf karena masih terjadi kerusuhan dan pembakaran rumah ibadah seperti terjadi di Aceh-Singkil dan Tolikara serta di sejumlah daerah yang masyarakatnya masih kesulitan mendapatkan izin membangunan tempat-tempat ibadah.
‘’Tanggung jawab semua komponen di daerah untuk menjaga stabilitas daerah, menjaga tolerasi, menjaga keberagaman. Pada kesempatan ini,saya mengingatkan untuk kita semua,bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara agama. Kami tidak mengenal istilah mayoritas, tidak mengenail istilah minoritas. Negara, pemerintah, harus hadir di tengah-tengah masyarakat,’’ tegas Tjahjo ketika meresmikan Kantor Gubernur Papua Barat, di Manokwari, Senin (19/10).
BACA JUGA: Jokowi-JK Genap Setahun Hari Ini, Ada Reshuffle Kedua?
Mendagri menyatakan, pemerintah daerah juga dituntut dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang suku, golongan, agama. ‘’Semua sama di mata Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini,’’ ujarnya.
Dikatakan, dalam proses pembangunan di daerah harus ada sinergis yang baik antara gubernur, bupati, walikota, dengan DPRD, MRP Papua Barat, kepolisian, TNI, serta komunikasi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. ‘’Ini penting sekali. Tidak ada manfaatnya perencanaan yang begitu hebat,mempersiapkan peraturan-peraturan daerah, kalau tanpa sinergi,’’ tandasnya.
BACA JUGA: Misteri Surat Edaran F-PDIP, Terkait Reshuffe?
Pada kesempatan kunjungan di Manokwari, Mendagri memerintahkan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagr, Mayjen Soedarmo untuk bertatap muka dengan Gubernur Papua Barat, Wakil Gubernur Papua Barat, para bupati/walikota se Prov Papua, pejabat sipil, TNI, Polri serta tokoh masyarakat membicarakan langkah-langkah pencegahan konflik.
Mendagri mengimbau jajaran Kepolisian dan 3 matra TNI serta Kepala BIN (Badan Intelejen Negara) di Provinsi Papua Barat agar dapat mendeteksi dini setiap perkembangan dan dinamika masyarakat. Mendagri tak ingin mendengar istilah ‘’intelejen kecolongan’’.
Menurutnya, istilah ‘’intelejen kecolongan’’ tidak akan ada bila aparat intelejen mampu mendeteksi secara dini. Jajaran TNI,Kepolisian serta intelejen dituntut berkoordinasi dengan baik. (lao/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendadak ke Istana, Sinyal Jaksa Agung Prasetyo Bakal Didepak?
Redaktur : Tim Redaksi