jpnn.com - PADANG - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah di tanah air mengantisipasi inflasi menjelang Ramadan 1445 Hijriah.
"Saya minta kepala daerah segera bekerja untuk menekan wilayah-wilayah yang inflasinya tinggi dan terdata di Badan Pusat Statistik maupun di Kemendagri," kata Mendagri Tito di Padang, Sumatera Barat, Minggu (3/3).
BACA JUGA: Pemerintah Antisipasi Inflasi Ramadan dan Idulfitri
Tito menjelaskan hanya ada dua masalah atau penyebab inflasi di suatu daerah, yakni kurangnya suplai suatu barang, dan terjadinya lonjakan permintaan di masyarakat.
Pada saat Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, biasanya beberapa harga kebutuhan pokok, seperti beras, daging ayam, telur akan melonjak tinggi.
BACA JUGA: Kolaborasi dengan Sultan Andara, NET Kembali Garap Saurans Selama Ramadan
Oleh karena itu, setiap kepala daerah diminta mewaspadai hal tersebut.
"Segera waspadai dan segera tambah suplainya. Kemudian, distribusinya juga harus lancar," ungkap mantan Kapolri itu.
BACA JUGA: 5 Pesan Sekjen MUI untuk Umat Islam dalam Menyambut Ramadan 1445 H
Mendagri yang bertindak sebagai pemimpin upacara pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Ke-62 Satlinmas tingkat nasional, menyatakan bahwa Satpol PP memiliki peran penting membantu aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya penimbunan barang.
Terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Sugeng Arianto mengatakan inflasi di Ranah Minang pada Februari 2024 yang mencapai 3,32 persen secara year on year (yoy), terjadi akibat naiknya sejumlah indeks kelompok pengeluaran.
"Inflasi ini akibat kenaikan harga indeks pengeluaran kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,84 persen," kata Sugeng.
Kelompok lainnya yang turut memicu inflasi, yakni pakaian dan alas kaki sebesar 2,01 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,65 persen.
Selanjutnya, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga menyumbang inflasi sebesar 0,59 persen, kesehatan 2,88 persen, transportasi 1,39 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,07 persen. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi