jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah mengalokasikan anggaran di APBD untuk penguatan wilayah perbatasan.
Menurut Tito, dari 18 provinsi yang berada di wilayah perbatasan, tercatat hanya tujuh yang menganggarkan biaya untuk penguatan wilayah.
BACA JUGA: Aturan Mendagri soal Seragam PNS & PPPK Dinilai Aneh, Ekowi: Berasa HonorerÂ
"Yang 11 (provinsi) mungkin belum mendapatkan informasi yang cukup sehingga pada waktu membuat perencanaan, ya, ini (penguatan wilayah perbatasan) tidak masuk. Ya akhirnya mengandalkan dari program-program pusat," kata Mendagri Tito.
Dia menyampaikan itu saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelola Pengendalian Batas Wilayah di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (6/6).
BACA JUGA: Mendagri Tito Lantik Suhajar jadi Wakil Rektor IPDN, Ini Pesan Pentingnya
Mantan Kapolri ini menjelaskan bahwa dengan tidak adanya anggaran itu, membuat penguatan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia menjadi tak merata. Padahal, lanjut Tito, pengelolaan pemda sangat diperlukan sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat.
"Seharusnya yang mengerjakan duluan adalah daerah. Daerah enggak kuat, enggak mampu, baru dikerjakan yang di atasnya, provinsi atau kabupaten," ungkapnya.
BACA JUGA: 350 Prajurit TNI Dikirim ke Perbatasan RI-Malaysia di Kalbar, Mayjen Rafael Berpesan Begini
Tito yang juga bertindak sebagai kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNNP) mengatakan bahwa sejak 2020, institusinya telah mendata ke-18 provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.
Dari hasil pendataan tersebut, tercatat ada 222 kecamatan yang berdekatan di lokasi perbatasan. Pemerintah pun langsung melakukan penelusuran untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan.
"Tahun 2020 hingga 2024 telah mengelola 222 kecamatan sesuai kebutuhan yang diminta masyarakat, seperti jalan, pasar, sarana pendidikan, ada yang minta bantuan dermaga dan lain-lain," kata Tito.
Kebutuhan-kebutuhan inilah yang saat ini sedang dipenuhi oleh pemerintah pusat dengan memanfaatkan dana sebesar Rp 6 triliun yang dialirkan ke berbagai badan dan kementerian terkait.
Namun demikian, Mendagri Tito berharap pemerintah daerah tidak pasif dan hanya menunggu program dari kementerian dan instansi dari pusat.
Melalui rapat koordinasi yang dihadiri para kepala daerah ini, Tito berharap BNPP dan pemerintahan daerah bisa saling bekerja sama dalam memperkuat wilayah perbatasan Indonesia.
"Kita tidak ingin seperti kasus Sipadan dan Ligitan. Kita enggak peduli, negara sebelah lebih peduli, begitu sudah diambil, kita baru memperkuat, kalah duluan," kata Mendagri Tito. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prajurit TNI Beri Layanan Kesehatan untuk Masyarakat di Perbatasan RI-Malaysia
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi