jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersyukur inflasi secara year on year (YoY) pada November 2024 terkendali sebesar 1,55 persen.
Menurut Mendagri Tito, angka tersebut terendah semenjak Indonesia merdeka.
BACA JUGA: Mendagri Tito Karnavian Teken MoU dan SEB untuk Melindungi Pekerja Migran, Ini Isinya
Bahkan, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian tersebut pada Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih belum lama ini.
Hal itu disampaikan Mendagri Tito pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/12).
BACA JUGA: Mendagri Tito Keberatan dengan Usulan Polri di Bawah Kemendagri
Mendagri Tito menyampaikan pemerintah telah menargetkan angka inflasi terendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen.
Angka tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan produsen dan konsumen.
BACA JUGA: Kemendagri-Kemenkeu Bersinergi Dorong Penurunan Stunting dan Kemiskinan
Apabila angka itu di bawah 1,5 persen, maka akan menyulitkan produsen seperti nelayan dan petani dalam menutupi ongkos produksi.
“Sebaliknya tidak boleh di angka 3,5 persen di atas itu, karena menyenangkan produsen, petani, pabrik, nelayan, tetapi menyulitkan masyarakat, konsumen terutama masyarakat yang miskin, rentan miskin,” jelasnya.
Kendati demikan, Mendagri Tito mengingatkan meski rerata angka inflasi nasional rendah, tetapi kondisi di daerah masih beragam.
Dia membeberkan 10 daerah yang angkanya masih di atas rerata nasional.
Di tingkat provinsi misalnya, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku Utara, Bali, Papua, Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan.
Di tingkat kabupaten, yakni Nabire, Sorong Selatan, Mimika, Jayawijaya, Minahasa Utara, Banggai, Berau, Minahasa Selatan, Manokwari, dan Aceh Barat.
Kemudian di tingkat kota, yakni Pematangsiantar, Denpasar, Ternate, Ambon, Bima, Jayapura, Kotamobagu, Sibolga, Serang, dan Banda Aceh.
“Meskipun angka (inflasi provinsi) yang tidak bisa ditoleran adalah Papua Tengah dan Papua Pegunungan karena di atas 3,5 persen,” ujarnya.
Mendagri menekankan kepada pemerintah daerah (Pemda) agar memperhatikan berbagai komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu IV November 2024 beberapa komoditas perlu diatensi.
Hal ini seperti bawang merah yang mengalami kenaikan di 322 kabupaten/kota, bawang putih di 225 kabupaten/kota, dan minyak goreng di 215 kabupaten/kota.
Komoditas lain yang perlu diwaspadai yaitu daging ayam ras dan telur ayam ras.
Sikap waspada ini penting terlebih menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang bakal berdampak terhadap permintaan komoditas pangan.
Sebagai informasi, Rakor tersebut dihadiri langsung sejumlah narasumber di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Yusra Egayanti,
Hadir pula secara daring sejumlah narasumber lainnya dari perwakilan kementerian dan lembaga.
Antara lain dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Bulog.
Adapun Rakor tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah atau yang mewakili dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi