jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyayangkan ada program untuk penanganan stunting di daerah dengan anggaran Rp 10 miliar, tetapi yang sampai ke rakyat hanya Rp 2 miliar. Mendagri Tito sudah meminta kepada dirjen keuangan daerah Kemendagri untuk memelototi belanja-belanja daerah yang tidak efisien tersebut.
"Ada program stunting, anggarannya Rp 10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain, Rp 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak di bawah dua tahun itu Rp 2 miliar. Rp 2 miliar lagi evaluasi," kata Mendagri Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12).
BACA JUGA: Salurkan 32.000 Telur untuk Ratusan Anak Terindikasi Stunting
Mantan Kapolri itu mengingatkan para kepala daerah perlu mengubah pola pikir terhadap program-progam tersebut. Dia mengingatkan kepala daerah jangan sampai tertipu oleh para pejabat di bawahnya yang main-main terhadap penggunaan anggaran.
Menurut dia, biasanya penggunaan anggaran untuk program-program tersebut dikelola oleh Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah.
BACA JUGA: Mendagri Tito Lantik Ucok Abdulrauf Damenta jadi Penjabat Gubenur Banten
"Dan ada lagi programnya terlalu banyak itu, rapat dalam rangka penguatan, ini rapat penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini," ungkapnya.
Selain itu, Mendagri Tito mengingatkan pemerintah ingin membuat perubahan supaya anggaran negara atau daerah lebih efisien, serta menjadikan pendapatan menjadi banyak.
BACA JUGA: Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Mempercepat Penyelesaian RTRW dan RDTR
Jika pendapatan banyak dan belanja efisien, maka daerah akan bangkit sesuai semangat otonomi daerah.
"Kemudian izin perusahaan harus betul-betul dilaksanakan. Buatlah mal layanan publik yang sudah kita setting menjadi model satu pintu, mudah semua," katanya.
Mendagri Tito mengatakan daerah-daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan transfer dari pusat, akan berjalan secara mandiri.
Dengan anggaran yang kuat, maka daerah tersebut bisa leluasa membuat program apa pun untuk kesejahteraan rakyat.
"Kalau ini bisa terjadi, setiap daerah bergerak, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan bergerak sama kita menangani inflasi," kata dia. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi