JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengusulkan agar Pilkada dibiayai dengan APBN. Tujuannya, untuk menghindarkan politisasi APBD oleh incumben demi kepentingan Pilkada.
Hal itu disampaikan Mendagri di sela-sela Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR, dengan agenda pembahasan RUU Pilkada, Rabu (6/2). Menurutnya, jamak ditemui APBD dijadikan alat tawar oleh kepala daerah yang maju lagi di Pilkada.
Mendagri juga mengatakan, ide Pilkada dibiayai APBN itu juga didasari pertimbangan agar kepala daerah tidak menjadikan APBD sebagai alat untuk menekan KPU daerah. "Sehingga (KPU daerah, red) tidak tersandera. Tidak jadi atau tertundanya Pilkada bukan karena anggaran daerah tak tersedia," katanya.
Mendagri menjelaskan, bukan hanya kepala daerah saja yang memolitisasi APBD untuk Pilkada. DPRD pun lazim menggunakan APBD untuk alat tawar. "Apalagi kalau ada kepentingan kepala daerah, kepentingan ketua DPRD yang ikut, beberapa kasus kita hadapi seperti itu,” bebernya.
Lantas bagaimana mekanisme penggunaan APBN untuk Pilkada" "Nanti akan kita bahas bersama DPR dan Menteri Keuangan," lanjutnya.
Karenanya Mendagri juga tengah menggodok mekanisme penyelengaraan Pilkada yang murah dan efisien. Salah satunya dengan menyederhanakan pola kampanye.
Ide yang dimunculkan antara lain membatasi penggunaan baliho calon yang biasanya dipasang di jalan-jalan utama. “Atau kampanye hanya lewat satu pintu, sehingga biaya kampanye masing-masing bisa dikontrol," cetusnya.
Tentunya, lanjut Mendagri, perlu pula adanya sanksi bagi calon yang melakukan penyimpangan. Namun diakuinya, soal sanksi itu harus dirumuskan secara matang untuk menghindari kekisruhan.
“Apakah dibatalkan kemenangannya, atau didiskualifikasi. Kan tidak mudah, ributnya akan luar biasa itu,” ulasnya.
Yang pasti ide Mendagri soal Pilakda dibiayai APBN itu mendapat apresiasi dari anggota Komisi II DPR Yassona Laoly. Politisi PDI Perjuangan itu mengusulkan agar Pilkada serentak bisa dipercepat. “Apakah dengan membagi per zona, atau cara lainnya. Memang harus kita sepakati," sebutnya. (ara/jpnn)
Hal itu disampaikan Mendagri di sela-sela Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR, dengan agenda pembahasan RUU Pilkada, Rabu (6/2). Menurutnya, jamak ditemui APBD dijadikan alat tawar oleh kepala daerah yang maju lagi di Pilkada.
Mendagri juga mengatakan, ide Pilkada dibiayai APBN itu juga didasari pertimbangan agar kepala daerah tidak menjadikan APBD sebagai alat untuk menekan KPU daerah. "Sehingga (KPU daerah, red) tidak tersandera. Tidak jadi atau tertundanya Pilkada bukan karena anggaran daerah tak tersedia," katanya.
Mendagri menjelaskan, bukan hanya kepala daerah saja yang memolitisasi APBD untuk Pilkada. DPRD pun lazim menggunakan APBD untuk alat tawar. "Apalagi kalau ada kepentingan kepala daerah, kepentingan ketua DPRD yang ikut, beberapa kasus kita hadapi seperti itu,” bebernya.
Lantas bagaimana mekanisme penggunaan APBN untuk Pilkada" "Nanti akan kita bahas bersama DPR dan Menteri Keuangan," lanjutnya.
Karenanya Mendagri juga tengah menggodok mekanisme penyelengaraan Pilkada yang murah dan efisien. Salah satunya dengan menyederhanakan pola kampanye.
Ide yang dimunculkan antara lain membatasi penggunaan baliho calon yang biasanya dipasang di jalan-jalan utama. “Atau kampanye hanya lewat satu pintu, sehingga biaya kampanye masing-masing bisa dikontrol," cetusnya.
Tentunya, lanjut Mendagri, perlu pula adanya sanksi bagi calon yang melakukan penyimpangan. Namun diakuinya, soal sanksi itu harus dirumuskan secara matang untuk menghindari kekisruhan.
“Apakah dibatalkan kemenangannya, atau didiskualifikasi. Kan tidak mudah, ributnya akan luar biasa itu,” ulasnya.
Yang pasti ide Mendagri soal Pilakda dibiayai APBN itu mendapat apresiasi dari anggota Komisi II DPR Yassona Laoly. Politisi PDI Perjuangan itu mengusulkan agar Pilkada serentak bisa dipercepat. “Apakah dengan membagi per zona, atau cara lainnya. Memang harus kita sepakati," sebutnya. (ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendiri PKS Minta Warga Jabar tak Pilih Aher
Redaktur : Tim Redaksi