jpnn.com, JAKARTA - Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) pada 21 Juli lalu sudah mendapat persetujuan DPR dan pemerintah. Namun, hingga kini UU Pemilu belum juga diberi nomor dan diundangkan dalam untuk disahkan pada paripurna
Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menginginkan UU Pemilu resmi diundangkan. Sebab, hal itu untuk menyusun Peraturan KPU (PKPU).
BACA JUGA: Pekan Depan, Presiden Bakal Teken UU Pemilu
Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan tugas KPU tidak akan terhambat. "Soal UU Pemilu yang belum dinomori, saya kira tidak ada masalah," ujar Tjahjo di sela-sela diskusi publik Dinamika Politik dan UU Pemilu di Jakarta, Sabtu (12/8).
Mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu menambahkan, dokumen UU Pemilu ada di Kementerian Sekretariat Negara terutama untuk perbaikan redaksional. Karena hanya perbaikan redaksi, katanya, maka hal itu tak akan menghambat KPU untuk membuat peraturan.
BACA JUGA: Saksi Kunci e-KTP Bunuh Diri, Begini Kata Mendagri
"Jadi dokumennya dikembalikan Sekneg supaya tidak menimbulkan multitafsir. Semua menteri, tim dari DPR sudah paraf dan telah kami serahkan. Mudah-mudahan secepatnya diteken presiden," ujarnya.
Mengenai kapan UU Pemilu diteken Presiden Joko Widodo untuk diundangkan, Tjanjo mengaku tidak bisa memastikannya. Namun, dia tetap berharap agar UU Pemilu bisa diteken Presiden Jokowi dan resmi diundangkan pada pekan depan.
BACA JUGA: Mendagri Pastikan Semua Masalah e-KTP Tuntas Tahun Ini
"Semoga minggu depan UU Pemilunya sudah diberi nomor. Memang ini bukan ranah kami, itu ranah Sekneg. Namun secara prinsip sudah dirapikan sebagaimana masukan dari Sekneg," tandasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presidential Threshold Terus Dipersoalkan, Mendagri: Kasihan Pak Jokowi
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad