jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes dan PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan dirinya tidak pernah menyebut adanya desa siluman.
"Saya tidak pernah mengiyakan adanya desa siluman," kata Halim kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11).
BACA JUGA: Wakil Menteri Kunjungi Desa Siluman, Jaraknya Cuma 90 KM dari Jakarta
Menurut kakak kandung Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu, dia selalu mengatakan bahwa berdasar perspektif di Kemendes dan PDTT, tidak ada satupun desa yang tidak berpenduduk menerima dana desa.
Dia juga memastikan tak pernah menyebut dana desa tidak digunakan untuk membangun. "Itu tidak ada," tegas Halim yang hari ini melakoni rapat kerja perdana dengan Komisi V DPR itu.
BACA JUGA: Tak Temukan Desa Fiktif, Mendes Tetap Tunggu Hasil Investigasi
Menurut dia, dalam perspektif Kemendes dan PDTT, semua dana yang sudah disalurkan kemudian dicairkan ke desa itu sudah dipantau betul. "Itu sudah digunakan untuk membangun," ujarnya.
Mantan ketua DPRD Jawa Timur itu mengatakan tahapan laporan penggunaan dana desa juga sudah berjalan. Misalnya, kata dia, termin satu 20 persen. Nah, untuk mendapatkan pencairan termin 20 persen itu harus menyelesaikan laporan akhir tahun. Kemudian terbit termin pencairan yang kedua.
BACA JUGA: Kasus Desa Fiktif, Ini Langkah yang Dilakukan Kemendagri
"Dari sisi itu tidak ada satupun desa yang tidak yang bertanggung jawab," kata Halim.
Dia mengatakan selama ini pengawasan dana desa juga banyak. Pertama, pengawasan yang dilakukan masyarakat. Kedua, inspektorat termasuk dari kabupaten juga ikut mengawasi. Ketiga, pengawasan yang dilakukan bersama-sama antara Kejaksaan dengan Polri. "Sifatnya lebih pada pengawasan," jelasnya.
Menurut Halim, semua diawali dengan pembinaan dan harus dipahami betul bahwa bukan sekadar untuk mencari kesalahan. "Pengawasan penggunaan dana desa harus diawali untuk pembinaan," ungkapnya.
Dia mengatakan sumber daya manusia yang menggunakan dana desa sangat bervariasi. Ada yang sudah sangat paham tentang bagaimana mempertanggungjawabkannya. Ada yang masih setengah paham. Bahkan ada yang kurang paham dalam pertanggungjawaban. "Nah, di sinilah pentingnya pengawasan untuk pembinaan. Bukan sekadar untuk mencari kesalahan," ujarnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy