JAKARTA - Pemerintah masih disibukkan dengan penanganan korban banjir Jakarta. Berbagai opsi antisipasi ke depan banyak bermunculan. Mulai dari relokasi penduduk dari lokasi banjir hingga pemindahan Ibukota. Namun opsi terakhir dinilai belum perlu dilakukan.
Direktur Jenderal Linjamsos, Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung mengatakan, meski kembali mencuat, pemindahan Ibukota bukanlah solusi mengatasi banjir. Tapi yang harus dilakukan saat ini adalah menjauhkan penduduk dari daerah banjir.
"Kalau kita melihat banjir tapi tidak ada orang di sekitar situ, kan tidak ada masalah. Jadi bagaimana orang harus dipindahkan dari lokasi bencana," kata Andi dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/01).
Andi menyadari pemindahan penduduk dari lokasi bencana banjir bukan hal mudah karena jumlah penduduk yang berada di lokasi rawan banjir jumlahnya ribuan. Sehingga proses itu membutuhkan waktu yang cukup lama.
Selain itu, Andi juga menyebutkan perlunya penerapan pola hidup yang sehat bagi penduduk di wilayah rawan banjir. "Harus diterapkan living harmony. Disiapkan jika terjadi bencana mereka harus bagaimana," cetusnya.
Senada dengan Andi, Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Medi Herlianto mengatakan saat ini fokus lembaganya lebih kepada respon terhadap bencana. Di sisi lain harus ada formula mengantisipasi atau setidaknya meminimalisir potensi bencana melalui pencegahan dan mitigasi.
"Jika sistem kesiapsiagapan bencana sejak pra, bencana, dan pascabencana dapat berjalan. Kerugian dari bencan dapat ditekan," tambahnya.(Fat/jpnn)
Direktur Jenderal Linjamsos, Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung mengatakan, meski kembali mencuat, pemindahan Ibukota bukanlah solusi mengatasi banjir. Tapi yang harus dilakukan saat ini adalah menjauhkan penduduk dari daerah banjir.
"Kalau kita melihat banjir tapi tidak ada orang di sekitar situ, kan tidak ada masalah. Jadi bagaimana orang harus dipindahkan dari lokasi bencana," kata Andi dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/01).
Andi menyadari pemindahan penduduk dari lokasi bencana banjir bukan hal mudah karena jumlah penduduk yang berada di lokasi rawan banjir jumlahnya ribuan. Sehingga proses itu membutuhkan waktu yang cukup lama.
Selain itu, Andi juga menyebutkan perlunya penerapan pola hidup yang sehat bagi penduduk di wilayah rawan banjir. "Harus diterapkan living harmony. Disiapkan jika terjadi bencana mereka harus bagaimana," cetusnya.
Senada dengan Andi, Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Medi Herlianto mengatakan saat ini fokus lembaganya lebih kepada respon terhadap bencana. Di sisi lain harus ada formula mengantisipasi atau setidaknya meminimalisir potensi bencana melalui pencegahan dan mitigasi.
"Jika sistem kesiapsiagapan bencana sejak pra, bencana, dan pascabencana dapat berjalan. Kerugian dari bencan dapat ditekan," tambahnya.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 100 Hari Tak Cukup Menilai Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi