Mendikbud Akui Belum Berhasil Jalankan Program Wajib Belajar

Senin, 11 Februari 2019 – 22:34 WIB
Mendikbud Muhadjir Effendy menyebut ada 25 ribuan guru honorer K2 dicoret dari database, tidak bisa ikut tes calon PPPK. Ilustrasi Foto: Esy/JPNN.com

jpnn.com, DEPOK - Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RPNK) 2019 resmi dimulai hari ini di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemendikbud di Bojongsari, Depok, Senin (11/2). Sejak sore, ribuan peserta dari seluruh provinsi, kabupaten/kota serta dunia usaha kumpul.

Sebelum membuka secara resmi, Mendikbud Muhadjir Effendy menyempatkan diri meninjau lokasi pameran. Tahun ini ada yang berbeda dengan pameran sebelumnya. Selain jumlah pesertanya lebih banyak, juga diisi dengan dunia usaha yang menjadi mitra Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

BACA JUGA: Masalah Guru dan Zonasi Jadi Fokus Utama Rembuknas Kemendikbud

Menteri Muhadjir mengungkapkan, rembuknas 2019 lebih istimewa dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini menjadi ukuran capaian kinerja Kemendikbud selama 5 tahun ini.

"Kalau dibilang program Kemendikbud dalam 5 tahun ini lebjh banyak suksesnya ketimbang gagal," ujar Menteri Muhadjir di lokasi pameran, Senin (11/2).

BACA JUGA: Mendikbud Dorong SMK dengan Teaching Factory Jadi BLUD

Salah satu keberhasilan Kemendikbud adalah menekan angka anak putus sekolah lewat program Indonesia pintar (PIP). Sampai saat ini sudah 17,9 juta anak miskin mendapatkan manfaat dana PIP.

Meski begitu, Muhadjir mengakui, ada program yang belum terealisasi sempurna, yaitu program wajib belajar 12 tahun.

BACA JUGA: Mendikbud Dorong SMK Gandeng Industri Susun Kurikulum

"Memang banyak yang berhasil tapi ada yang capaiannya masih rendah yaitu program wajib belajar 12 tahun. Saya berharap dengan sistem zonasi, program tersebut bisa terdongkrak," tandasnya. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Guru Honorer NTB Dapat Tunjangan Khusus Rp 2 Juta per Bulan


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler