jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mempertanyakan sikap Mendikbud Nadiem Makarim dalam menyikapi kasus pornografi di sekolah. Sangat berbeda dengan sikap Nadiem yang sangat sigap merespon kasus jilbab di Padang baru-baru ini.
"Mas Nadiem kok lebih care terhadap kasus jilbab di Padang dibandingkan kasus buku pelajaran siswa kelas XII SMA yang mengandung unsur pornografi," kata Satriwan di Jakarta, Kamis (11/2).
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Mendikbud Nadiem soal Formasi PPPK dari Guru Honorer, Tolong Disimak
"Padahal konten pornografi seperti di buku palajaran jelas-jelas akan merusak pendidikan dan moral anak bangsa," sambungnya.
Dia menyebutkan, buku pelajaran Sosiologi SMA Kelas XII yang sebenarnya membahas topik mengenai "Pemberdayaan Masyarakat Kampung Naga" di Jawa Barat ini, justru di dalamnya memberikan tautan situs yang bermuatan pornografi. Berdasarkan fakta tersebut P2G meminta:
BACA JUGA: Publik Tidak Percaya Mendikbud Lagi, SKB 3 Menteri Resahkan Guru, Kepsek, dan Orang TuaÂ
1. Kemendikbud dalam hal ini Mendikbud Nadiem Makarim segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat agar buku Sosiologi Kelas XII yang sudah beredar dan dipakai sebagai sumber pembelajaran siswa tersebut ditarik dari peredaran.
'Jika sulit dilakukan, P2G meminta Mas Menteri berkoordinasi dengan Kemenkominfo agar segera memblokir situs tersebut. Sebab, hingga rilis pernyataan resmi ini dibuat, situs tersebut masih eksis dan belum diblokir,' tegas Satriwan.
BACA JUGA: Wajib Dibaca! Mendikbud Terbitkan Surat Edaran soal UN, Kesetaraan, dan Ujian Sekolah
2. P2G melihat Kemendikbud lagi-lagi kecolongan mengenai konten buku yang semestinya bersih dari unsur permusuhan SARA, radikalisme, konten pornografi, dan konten-konten yang membahayakan pendidikan dan moral anak bangsa.
Kemendikbud semestinya lebih berhati-hati dan selektif dalam membuat buku dan harus lebih ketat mengawasi konten buku yang beredar dan digunakan siswa/guru.
3. P2G menduga buku bermuatan situs porno tersebut tidak hanya tersebar dan digunakan siswa-siswi di wilayah Jawa Barat saja, tetapi berpotensi sudah tersebar ke wilayah lain sebab buku tersebut dijual secara umum/bebas, bisa diperoleh dari toko-toko buku.
"Sudah seharusnya Mas Menteri berkoordinasi dan berkomunikasi intensif dengan Dinas Pendidikan provinsi dan kota/kabupaten agar senantiasa melakukan pegawasan pemantauan terhadap buku-buku sekolah yang digunakan siswa di daerah," tuturnya.
Satriwan menambahlkan, peristiwa seperti ini sebenarnya sudah beberapa kali terjadi. Yaitu fakta bahwa dalam buku pelajaran siswa/guru terdapat konten yang tidak mendidik sama sekali bahkan merusak pendidikan anak bangsa.
4. P2G meminta kepada para guru dan kepala sekolah lebih selektif dalam memutuskan penggunaan buku-buku pelajaran siswa di sekolah. Sebenarnya Kemendikbud sudah menyediakan e-book, tetapi P2G menilai penggunaan buku pelajaran sekolah yang dicetak resmi oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud belum optimal.
"Kemendikbud terkesan setengah hati mengoptimalkan peran Puskurbuk sejauh ini," ujarnya.
Satriwan mengimbau orang tua, agar tetap peduli dan selektif dalam membeli atau menggunakan buku pelajaran. Para orang tua juga bisa sama-sama memantau isi buku yang dipakai anaknya belajar.
"Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali," pungkas Satriwan. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad