Mendikbud Dinilai Terlalu Optimis

JAKARTA – Bola panas perubahan kurikulum masih akan terus menggelinding di DPR RI, pasalnya sebagian besar anggota Komisi X DPR menyuarakan agar Panitia Kerja (Panja) Kurikulum harus ikut melakukan kajian mendalam pada draft perubahan kurikulum tersebut. Mereka juga menilai pemerintah terlalu optimis bahwa kurikulum baru dapat dijalankan ditengah persiapan yang belum tuntas.

Sebagai bahan kerja untuk Panja kurikulum, Komisi X DPR cukup mengapresiasi pemaparan soal perubahan kurikulum yang telah disampaikan oleh Mendikbud dalam Raker tersebut, namun demikian penjelasan itu dinilai belum detail, terutama soal implementasinya ke depan.

Anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah menyampaikan, sejalan dengan uji publik kurikulum baru yang dilakukan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dirinya juga akan memanfaatkan masa reses untuk melakukan uji publik di daerah pemilihannya. Hal serupa rencananya juga akan dilakukan oleh anggota DPR lainnya.

“Artinya dalam kesempatan reses kami juga akan menanyakan kesiapan tiga komponen utama dalam perubahan kurikulum, yakni guru, pengawas dan kepala sekolah. Karena merekalah ujung tombak pelaksanaan kurikulum baru,” kata Ferdiansyah disela-sela Raker dengan Kemdikbud di DPR tadi malam.

Berdasarkan pengalaman dari pelaksanaan kurikulum yang saat ini dipakai, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), itu membutuhkan waktu 3 tahun untuk penyesuaian. Sementara untuk menerapkan kurikulum baru 2013 mendatang, hanya menyisakan waktu sekitar 6 bulan lagi.

“Pemerintah (Kemdikbud) sangat-sangat terlalu optimis bisa terapkannya kurikulum baru tahun 2013. Dia juga harus baca siatuasi di lapangan. Berkaitan anggaran, apakah nanti anggaran itu hanya habis untuk kurikulum, bagaimana guru, pengawasan, kepsek,” ujarnya mempertanyakan.

Politisi Partai Golkar yang juga masuk dalam Panja kurikulum ini juga mengaku bahwa sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan dokumen lengkap tentang kurikulum baru yang akan diterapkan. Kemudian paparan kurikulum masih sangat umum dan baru dilakukan dua kali di DPR, yakni tanggal 22 November 2012 dan dalam Raker kali ini.

“Sekarang uji publik, seperti apa uji publiknya kita belum tahu. Ada survey, apa yang ditanyakan dalam survey? Kita tidak tahu. Jadi jangan sampai nanti dipermasalahkan, ini domain pemerintah, tapi kalau nanti bermasalah, DPR harus bersuara,” pungkas Ferdi sembari menyebutkan, bahwa Panja Kurikulum sudah merekomendasikan sebelumnya agar penerapan kurikulum baru ditunda dulu.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Unas SMK Dilakukan Pada Kelas XI