JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Sadzili mengatakan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh yang masih saja kasak-kusuk mencari kesalahan pihak lain atas kekisruhan pelaksaan Ujian Nasional (UN) menunjukkan pribadi yang tidak bertanggung jawab.
"Setelah menyalahkan pihak percetakan, terakhir saya dengar Mendikbud menyalahkan lagi Litbang dan Badan Standarisasi Pendidikan Nasional. Ini menunjukkan pribadi yang tidak bertanggung jawab," kata Tubagus Ace Sadzili, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (19/4).
Apalagi sikap menyari salah pihak lain tersebut dipertontonkan ke publik. Menurut Ace, ini sangat memalukan institusi Kemendikbud.
Padahal masalahnya sangat simple yakni soal manajemen organisasi. Itu yang harus dibenahi secara cepat, tepat dan akurat, ujarnya.
Sebagai contoh, tahun ini terjadi kenaikan paket soal-soal UN dari semula 5 menjadi 20 paket variasi soal untuk setiap matapelajaran yang diujikan. "Inikan jelas-jelas masalah manajemen waktu saja," tegasnya.
Jadi, tidak ada urusannya dengan Litbang, badan standarisasi pendidikan apalagi percetakan karena percetakan itu pihak luar yang harus tunduk dengan kontrak kerja.
"Tertundanya penyelenggaraan UN di 11 provinsi sama sekali tidak ada dalam klausal. Karena itu, peristiwa ini akan jadi perhatian serius oleh DPR sebab telah merugikan banyak pihak," tegasnya. (fas/jpnn)
"Setelah menyalahkan pihak percetakan, terakhir saya dengar Mendikbud menyalahkan lagi Litbang dan Badan Standarisasi Pendidikan Nasional. Ini menunjukkan pribadi yang tidak bertanggung jawab," kata Tubagus Ace Sadzili, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (19/4).
Apalagi sikap menyari salah pihak lain tersebut dipertontonkan ke publik. Menurut Ace, ini sangat memalukan institusi Kemendikbud.
Padahal masalahnya sangat simple yakni soal manajemen organisasi. Itu yang harus dibenahi secara cepat, tepat dan akurat, ujarnya.
Sebagai contoh, tahun ini terjadi kenaikan paket soal-soal UN dari semula 5 menjadi 20 paket variasi soal untuk setiap matapelajaran yang diujikan. "Inikan jelas-jelas masalah manajemen waktu saja," tegasnya.
Jadi, tidak ada urusannya dengan Litbang, badan standarisasi pendidikan apalagi percetakan karena percetakan itu pihak luar yang harus tunduk dengan kontrak kerja.
"Tertundanya penyelenggaraan UN di 11 provinsi sama sekali tidak ada dalam klausal. Karena itu, peristiwa ini akan jadi perhatian serius oleh DPR sebab telah merugikan banyak pihak," tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... UN 2014 Diprediksi Lebih Kacau
Redaktur : Tim Redaksi