jpnn.com, JAKARTA - SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 memberikan angin segar bagi insan pendidikan.
Pasalnya, melalui SKB 4 Menteri yang diumumkan Selasa, 30 Maret 2021 itu, pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.
BACA JUGA: Pertemuan Megawati dan Nadiem Dikaitkan Isu Reshuffle, Hasto PDIP Bereaksi Begini
Mendikbud Nadiem Makarim bahkan mendorong agar sekolah segera menerapkan PTM terbatas sebelum 12 Juli mendatang terutama bagi yang guru dan tenaga kependidikan yang sudah suntik vaksinasi.
"Learning loss yang terjadi selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi setahun belakangan harus dihentikan dengan PTM terbatas," kata Mendikbud Nadiem.
BACA JUGA: Guru dan Tendik Butuh Mendikbud yang Memperjuangkan Nasib Honorer
Meski begitu Nadiem tetap mewanti-wanti sebelum PTM terbatas, setiap sekolah harus melalui verifikasi dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam SKB. Di antaranya ketersediaan sarana prasarana kesehatan, yang masuk sekolah maksimal 50 persen, ada izin secara berjenjang, dan paling utama orang tua mengizinkan.
Mengenai kebijakan PTM terbatas ini, KepaIa SMA Negeri 1 Parungpanjang Dudung Nurullah Koswara mengungkapkan, hampir semua sekolah sudah mempersiapkan diri.
Namun, ada sejumlah sekolah yang tidak terverifikasi.
"Sekolah-sekolah yang terverifikasi adalah yang sudah melakukan langkah-langkah prosedural sesuai SKB 4 menteri," kata Dudung kepada JPNN.com, Rabu (21/4).
Dia melanjutkan, mulai dari izin Pemda setempat, kemudian izin orang tua, ada satgas Covid-19, kolaborasi dengan tim kesehatan di daerah, dan ada tim panitia PTM sekolah.
Dudung yang juga ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menambahkan, hampir semua sekolah sangat siap melakukan PTM apalagi pascavaksinasi.
Kebijakan PTM terbatas ini disambut positif sekolah-sekolah. Kendati demikian, dia mengatakan, yang harus dipikirkan pemerintah saat ini ialah sekolah-sekolah yang tidak lulus verifikasi padahal sudah sangat ingin PTM terbatas.
"Saya yakin seluruh kepala sekolah waswas jumlah siswanya terus menurun karena PJJ ini makanya semua sekolah ingin sekali PTM terbatas," ucap dia.
Kekhawatiran akan menurunnya jumlah siswa juga diungkapkan Kepala SD Negeri Sendangsari Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Winardi. Sebelum pandemi siswanya 92 orang.
Ketika pandemi yang berimbas pada PJJ membuat jumlah siswa berkurang menjadi 77.
Winardi berharap PTM tidak hanya diberlakukan terbatas tetapi secara penuh. Mengingat jumlah siswa hanya 77 sehingga mudah melakukan pengawasan. Apalagi SDN Sendangsari sudah melakukan PTM secara bergiliran sejak September 2020 dan hingga sekarang tidak ada kasus Covid-19.
"Dengan delapan guru dan satu tenaga kependidikan, insyaallah kami bisa melakukan pengawasan ketat," tandasnya. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad