JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh merencanakan konvensi pendidikan nasional terkait berbagai kebijakan bidang pendidikan yang hingga kini masih menjadi kontroversi, salah satunya pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Konvensi ini semacam rembug nasional guna merangkum berbagai pandangan.
"Saat pertemuan dengan PGRI saya sampaikan secara eksplisit soal kontroversi UN ini, apa tidak bisa dibuat semacam konvensi nasional tentang pelaksanaan Undang-undang Sisdiknas, atau sistem pendidikan nasional," kata M Nuh usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kemdikbud, Kamis (2/5).
Menteri asal Jawa Timur itu menyatakan urusan pendidikan bukan hanya UN, yang dari tahun ke tahun selalu menjadi kontroversi. Dia juga menilai persoalan terkait UN ini bukan hanya terjadi sejak 2009 lalu, tapi jauh sebelum itu, meskipun rujukannya sudah jelas.
"Meski rujukan Undang-undang itu ada, PP ada , masih ada berbagai pandangan yang bisa sebenarnya dicarikan titik temu," ujar Nuh.
Dia berharap, dengan diadakannya konvensi nasional pendidikan, yang direncanakan September 2013 mendatang, maka dapat dipertemukan seluruh pandangan tentang pendidikan dari berbagai pihak.
Lalu setelah ada titik temu, harus diambil kesepakatan agar setelah itu tidak ada lagi kontroversi. "Insyaallah kementerian akan siapkan konvensi nasional itu, termasuk UN. Karena masalah pendidikan masalah akademik, jadi bisa diselesaikan secara akademik," tegasnya.(Fat/jpnn)
"Saat pertemuan dengan PGRI saya sampaikan secara eksplisit soal kontroversi UN ini, apa tidak bisa dibuat semacam konvensi nasional tentang pelaksanaan Undang-undang Sisdiknas, atau sistem pendidikan nasional," kata M Nuh usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kemdikbud, Kamis (2/5).
Menteri asal Jawa Timur itu menyatakan urusan pendidikan bukan hanya UN, yang dari tahun ke tahun selalu menjadi kontroversi. Dia juga menilai persoalan terkait UN ini bukan hanya terjadi sejak 2009 lalu, tapi jauh sebelum itu, meskipun rujukannya sudah jelas.
"Meski rujukan Undang-undang itu ada, PP ada , masih ada berbagai pandangan yang bisa sebenarnya dicarikan titik temu," ujar Nuh.
Dia berharap, dengan diadakannya konvensi nasional pendidikan, yang direncanakan September 2013 mendatang, maka dapat dipertemukan seluruh pandangan tentang pendidikan dari berbagai pihak.
Lalu setelah ada titik temu, harus diambil kesepakatan agar setelah itu tidak ada lagi kontroversi. "Insyaallah kementerian akan siapkan konvensi nasional itu, termasuk UN. Karena masalah pendidikan masalah akademik, jadi bisa diselesaikan secara akademik," tegasnya.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Itjen Minta Mendikbud Umumkan Segera Hasil Investigasi
Redaktur : Tim Redaksi