jpnn.com, JAKARTA - Forum Honorer Indonesia (FHI) mendesak Mendikbud Nadiem Makarim untuk melakukan tata kelola guru dan meningkatkan status maupun kesejahteraan guru honorer.
Ketua Dewan Pembina FHI Hasbi mengatakan, guru merupakan ujung tombak dalam melaksanakan kebijakan strategis pemerintah di bidang pendidikan. Oleh karena itu status, kesejahteraan, peningkatan kompetensi, dan tata kelola guru perlu menjadi skala prioritas pemerintah.
BACA JUGA: Tidak Masuk Daftar Undangan Bertemu Mendikbud Nadiem Makarim, Forum Honorer K2 Kecewa Berat
"FHI mendukung Mendikbud Nadiem Makarim untuk menghapus UN. Mendikbud atas nama pemerintah harus tegas dan tidak ragu-ragu mengambil keputusan dan kebijakan terkait penghapusan UN di tengah pro-kontra penghapusan UN," terang Hasbi kepada JPNN.com, Minggu (15/12).
Apa lagi, lanjutnya, Presiden Jokowi mendukung dan telah memberikan keleluasan Mendikbud Nadiem untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam melakukan perubahan di bidang pendidikan. Sehingga bidang pendidikan mampu memproduksi SDM unggul yang akan menjadi aset bangsa dalam menggerakkan pembangunan bangsa dan negara.
BACA JUGA: Baca! Ini Penjelasan Lengkap Nadiem Makarim soal Kontroversi Penghapusan UN
Sesuai pengalamannya sebagai guru honorer, Hasbi menilai, pelaksanaan UN berdampak phisikologis terhadap siswa dan guru. Di samping berpotensi menimbulkan malapraktik pendidikan, soal bocor, aksi mencontek, jual beli kunci jawaban bukan rahasia umum.
"Selama malpraktek pendidikan nasional terus berlangsung, benih-benih ketidakjujuran akan tumbuh subur yang akan memengaruhi output pendidikan dan pembentukan karakter anak," sergahnya.
BACA JUGA: Desak Jokowi Realisasikan Penghapusan UN
Di sisi lain, lanjut Hasbi, pelaksanaan UN berpotensi terjadi manipulasi hasil ujian. Belum lagi terkait pesanan birokrat pendidikan di masing-masing daerah yang menghendaki sekolah binaannya meluluskan siswa 100 %. Akankah malpraktek pendidikan seperti ini akan terus dipertahankan?. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad