JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh tengah mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan akademisi untuk menghapus Ujian Nasional (UN) tingkat sekolah dasar (SD) dan dilebur menjadi satu dengan UN SMP. Pertimbangan ini didasari oleh program wajib belajar pendidikan nasional (Wajardiknas) 9 tahun.
"Ini bagian yang kita kaji karena ada masukan. Inikan wajar 9 tahun, sehingga evalusasinya bukan enam dan tiga tahun, tapi 9 tahun, artinya di SMP dievaluasinya. Itu pandangan yang bagus dan kami tidak tertutup. Tinggal teknisnya seperti apa, kami cari yang terbaik," kata M Nuh usai meninjau UN SD di Jakarta Barat, Senin (6/5).
Nuh beralasan tidak serta merta bisa menerima masukan agar UN sD dihapuskan. Karena bagaimanapun, penggantinya harus disiapkan. Nah, untuk menentukan itu tidak bisa hanya mempertimbangkan satu variabel.
"Kalau UN SD dihapuskan, apa penggantinya. Yang penting itu dulu. Di samping pemetaan, lalu menentukan seseorang nilainya berapa. Karena di SD UN bukan kaitan dengan lulus dan tidak lulus, tapi nilainya berapa," kata Nuh menjelaskan.
Pertimbangan yang ketiga, lanjutnya, bagaimana kalau lulusan SD melanjutkan pendidikannya ke SMP/MTs. Karena kalau SD melaksanakan UN sendiri dan memberikan sendiri nilainya kepada peserta UN, apakah SMP bisa serta merta memberi kepercayaan kepada satuan pendidikan SD dan langsung menerima mereka masuk SMP.
"Apakah SMP serta merta memberikan kepercayaan penuh pada SD, atau harus melaksanakan ujian saringan lagi. Kalau ujian saringan lagi, berarti pembiayaan lagi, pekerjaan baru lagi. Plus minusnya seperti apa harus dikaji," jelasnya.
Nuh memastikan, dengan akan diterapkannya kurikulum 2013 Juli mendatang. Karena pendekatan dan evalusasinya berbeda dengan kurikulum saat ini, maka evalusasi kelulusan SD memang akan dievaluasi kembali.
Karena itu, Kemndikbud belum serta merta akan menghapus UN SD sebelum ada penggantinya. "Nanti kalau tidak disiapkan penggantinya, berarti kita akan kehilangan data, peta. Jadi akan dipastikan dulu antara SD dengan SM nyambung evaluasinya," pungkas menteri asal Jawa Timur itu.(Fat/jpnn)
"Ini bagian yang kita kaji karena ada masukan. Inikan wajar 9 tahun, sehingga evalusasinya bukan enam dan tiga tahun, tapi 9 tahun, artinya di SMP dievaluasinya. Itu pandangan yang bagus dan kami tidak tertutup. Tinggal teknisnya seperti apa, kami cari yang terbaik," kata M Nuh usai meninjau UN SD di Jakarta Barat, Senin (6/5).
Nuh beralasan tidak serta merta bisa menerima masukan agar UN sD dihapuskan. Karena bagaimanapun, penggantinya harus disiapkan. Nah, untuk menentukan itu tidak bisa hanya mempertimbangkan satu variabel.
"Kalau UN SD dihapuskan, apa penggantinya. Yang penting itu dulu. Di samping pemetaan, lalu menentukan seseorang nilainya berapa. Karena di SD UN bukan kaitan dengan lulus dan tidak lulus, tapi nilainya berapa," kata Nuh menjelaskan.
Pertimbangan yang ketiga, lanjutnya, bagaimana kalau lulusan SD melanjutkan pendidikannya ke SMP/MTs. Karena kalau SD melaksanakan UN sendiri dan memberikan sendiri nilainya kepada peserta UN, apakah SMP bisa serta merta memberi kepercayaan kepada satuan pendidikan SD dan langsung menerima mereka masuk SMP.
"Apakah SMP serta merta memberikan kepercayaan penuh pada SD, atau harus melaksanakan ujian saringan lagi. Kalau ujian saringan lagi, berarti pembiayaan lagi, pekerjaan baru lagi. Plus minusnya seperti apa harus dikaji," jelasnya.
Nuh memastikan, dengan akan diterapkannya kurikulum 2013 Juli mendatang. Karena pendekatan dan evalusasinya berbeda dengan kurikulum saat ini, maka evalusasi kelulusan SD memang akan dievaluasi kembali.
Karena itu, Kemndikbud belum serta merta akan menghapus UN SD sebelum ada penggantinya. "Nanti kalau tidak disiapkan penggantinya, berarti kita akan kehilangan data, peta. Jadi akan dipastikan dulu antara SD dengan SM nyambung evaluasinya," pungkas menteri asal Jawa Timur itu.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BBM Naik, Beasiswa Juga Naik
Redaktur : Tim Redaksi