JAKARTA - Pemerintah Indonesia disarankan lebih fokus pada pembangunan di Papua dibanding mempersoalkan pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris yang kini tengah memanaskan hubungan diplomasi Indonesia dan Inggris.
Tokoh Papua yang juga bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mengatakan persoalan ketimpangan sosial, ekonomi, dan demokratisasi lebih penting dicarikan solusinya dibanding pemerintah Indonesia meladeni OPM yang terus berusaha menunjukan eksistensinya di dunia internasional.
"Jangan ladeni mereka (OPM), benahi saja Papua. Saya yakin kalau ada dialog yang bermartabat antara Jakarta dan Papua semuanya akan selesai. Termasuk masalah OPM," kata Freddy, selepas menghadiri acara 50 tahun Papua bersama Indonesia, Rabu (15/5).
Menurut mantan Menteri Perhubungan ini, pemerintah pusat harus lebih memprioritaskan pembangunan dibidang sumberdaya manusia seperti pendidikan dan kesehatan dibanding infrastruktur. Putra asli Papua juga diberi kesempatan menduduki jabatan penting di daerah seperti Kapolda atau Pangdam.
"Atau posisi pejabat eselon I di Jakarta. Dengan begitu muncul pandangan negeri ini milik bersama," tambah mantan Dubes RI untuk Italia ini. Diakui Freddy, triliunan dana otonomi khusus Papua banyak terkucur dan berpotensi dikorupsi. Untuk itu, pemberiannya harus dibarengi pengawasan yang lebih ketat lagi.
Ditegaskannya, untuk menangani OPM tak perlu bantuan pihak ketiga. Pihak Indonesia harus mengedepankan dialog dan memberi bukti bahwa Papua ikut dibangun seperti halnya provinsi lain. "Kalau GAM di Aceh bisa selesai dengan dialog, kenapa di Papua tak bisa," tutupnya. (pra/jpnn)
Tokoh Papua yang juga bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mengatakan persoalan ketimpangan sosial, ekonomi, dan demokratisasi lebih penting dicarikan solusinya dibanding pemerintah Indonesia meladeni OPM yang terus berusaha menunjukan eksistensinya di dunia internasional.
"Jangan ladeni mereka (OPM), benahi saja Papua. Saya yakin kalau ada dialog yang bermartabat antara Jakarta dan Papua semuanya akan selesai. Termasuk masalah OPM," kata Freddy, selepas menghadiri acara 50 tahun Papua bersama Indonesia, Rabu (15/5).
Menurut mantan Menteri Perhubungan ini, pemerintah pusat harus lebih memprioritaskan pembangunan dibidang sumberdaya manusia seperti pendidikan dan kesehatan dibanding infrastruktur. Putra asli Papua juga diberi kesempatan menduduki jabatan penting di daerah seperti Kapolda atau Pangdam.
"Atau posisi pejabat eselon I di Jakarta. Dengan begitu muncul pandangan negeri ini milik bersama," tambah mantan Dubes RI untuk Italia ini. Diakui Freddy, triliunan dana otonomi khusus Papua banyak terkucur dan berpotensi dikorupsi. Untuk itu, pemberiannya harus dibarengi pengawasan yang lebih ketat lagi.
Ditegaskannya, untuk menangani OPM tak perlu bantuan pihak ketiga. Pihak Indonesia harus mengedepankan dialog dan memberi bukti bahwa Papua ikut dibangun seperti halnya provinsi lain. "Kalau GAM di Aceh bisa selesai dengan dialog, kenapa di Papua tak bisa," tutupnya. (pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bupati Batanghari Jadi Tersangka Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi