Mengacu Keppres, KSPI Dukung Arsjad Jadi Ketua Kadin Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menganggap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masih dipimpin oleh Arsjad Rasjid karena mengacu Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 18 Tahun 2022.

"KSPI setuju bahwa yang resmi sah dan legal sebagai ketua umum Kadin adalah Arsjad Rasjid karena masih ada Keppres," kata Said Iqbal kepada awak media, Selasa (17/9).

BACA JUGA: Soal Kisruh Kadin, Jokowi: Selesaikan Baik-Baik di Internal, Jangan Bola Panasnya Disorong ke Saya

Diketahui, Keppres Nomor 18 Tahun 2022 masih menyatakan Arsjad sebagai Ketua Kadin Indonesia berdasarkan hasil Munas.

Said Iqbal menyatakan Kadin Indonesia memiliki undang-undang yang harus ditaati, termasuk soal penentuan pimpinan lembaga tersebut.

BACA JUGA: Pengamat Minta Pejabat Negara Tak Dukung Munaslub Kadin

"Nah, sampai hari ini Keppres kan masih Arsjad Rasjid," lanjutnya.

Iqbal berharap polemik di internal Kadin tidak berkepanjangan, karena sengkarut bakal berimbas ke nasib para pekerja. 

BACA JUGA: Ketum Kadin Arsjad Rasjid Surati Jokowi

Terutama, kata dia, saat organisasi buruh hendak menentukan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) para pekerja di daerah-daerah.

Iqbal mengatakan organisasi seperti KSPI, KSBSI, dan seluruh serikat pekerja perlu menyatakan sikap soal Kadin lantaran lembaga para pengusaha itu rekan serikat buruh dalam hubungan industrial. 

"Nah, kami akan menentukkan upah minimum, kan, penentu upah minimum ada Apindo, ada Kadin di daerah-daerah. Itu sekarang kalau Kadin ada dua bagaimana," ujar dia.

Iqbal menyatakan Kadin pimpinan Arsjad selama ini kerap menjalin komunikasi yang positif dengan serikat buruh menyikapi tantangan ekonomi ke depan. 

"Bagaimana buruh dan pengusaha mau berkolaborasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi lewat kerja-kerja produktif kalau Kadin sebagai organisasi yang menaungi para pengusaha dan asosiasi berpolemik seperti sekarang ini. Tentunya ini akan merugikan dunia usaha, buruh, dan pemerintah yang punya target pertumbuhan ekonomi di tengah pelambatan ekonomi global," ujar Iqbal. (ast/jpnn)