JAKARTA – Empat gubernur di Pulau Kalimantan meminta tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 2012. Penambahan itu dirasa perlu karena kuota BBM bersubsidi yang disediakan pemerintah dalam APBN 2012 bagi empat provinsi di Kalimantan tidak akan mencukupi.
Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara empat kepala daerah se-Kalimantan yang tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan dengan Komisi VII DPR, Senin (21/5). Empat kepala daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Kalsel Rudi Arifin, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy, serta Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran.
“Kami meminta melalui DPR agar diberikan penambahan kuota BBM subsidi untuk 2012,” kata Rudi Arifin saat RDP Komisi VII DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farial itu.
Sementara tambahan kuota yang diminta adalah 2.215.572 kiloliter (KL) premium dan 1.249.153 KL solar. Rinciannya, Kalsel mengusulkan tambahan 587.593 KL premium dan 317.810 KL solar. Sementara Kaltim minta tambahan premium sebanyak 672.006 KL dan solar 294.230 KL.
Kalteng mengusulkan tambahan premium sebesar 449.850 KL dan solar 275.854 KL. Kemudian Kalbar mengusulkan tambahan premium sebesar 510.120 KL dan solar 361.259 KL.
Achmad Farial yang memimpin RDP mengatakan, pada dasarnya komisi yang membidangi energi itu sepakat dengan usulan penambahan kuota BBM untuk Kalimantan. “Kami sepakat menambah kuota. Tapi, ada mekanismenya. Karena di APBNP 2012, sudah diputuskan. Ini (kalau sekarang), mau ambil darimana untuk (menambah subsidi) Kalimantan,” katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun berjanji untuk memperjuangkan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Kalimantan. Dalam waktu dekat, Komisi VII DPR akan segera memanggil pihak-pihak terkait masalah ini.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Bambang Heri Purnama, mengatakan, adalah hal ironis jika provinsi lain di Indonesia mendapat tambahan kuota BBM bersubsidi namun untuk Pulau kalimantan justru kuotanya dikurangi. Menurutnya, imbas pengurangan kuota itu sangat dirasakan masyarakat di pulau yang kaya batubara itu.
“Saban hari melihat antrean angkutan pelabuhan untuk antar ke daerah tertunda. Ada apa ini? Saya mohon usulan gubernur dan wagub ditambah (untuk disetujui),” kata Bambang, yang juga Anggota DPR dari daerah pemilihan Kalsel itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Optimis Penyerapan Anggaran Triwulan II Lebih Baik
Redaktur : Tim Redaksi