jpnn.com, JAKARTA - Ketua Setara Institute Hendardi mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut prioritas agenda pemerintahannya saat ini adalah bidang ekonomi, sebagaimana dimuat di bbc.com, Kamis (13/2).
Menurut Hendardi, pernyataan presiden melahirkan kesan tidak ada harapan bagi penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, penanganan intoleransi yang menjalar di tengah masyarakat, di sekolah, kampus dan bahkan di tubuh aparatur sipil negara serta TNI, Polri.
BACA JUGA: Jaksa Agung Ungkap Hambatan Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu
"Saya kira, diletakkannya HAM sebagai bukan agenda prioritas oleh presiden juga menggambarkan bahwa pemerintah tidak memiliki pengetahuan holistik soal HAM," ujar Hendardi di Jakarta, Minggu (16/2).
Hendardi kemudian menjabarkan, HAM adalah paradigma bernegara, bukan semata kasus atau pelanggaran HAM. Karena itu, presiden semestinya meletakkan HAM sebagai paradigma dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan investasi, penguatan SDM dan agenda pembangunan lainnya. Dengan pemahaman yang demikian, agenda HAM bisa diintegrasikan dalam seluruh kinerja pemerintahan.
BACA JUGA: Catatan Akhir Tahun, Terorisme Turun, Masalah HAM Jadi SorotanÂ
"Perlu diingat bahwa tugas konstitusional memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia, yang di dalamnya juga memuat jaminan atas keadilan, penanganan pelanggaran HAM dan jaminan kesetaraan dalam beragama/berkeyakinan. Jadi bukan tugas yang harus dipilih-pilih oleh seorang presiden," ucapnya.
Hendardi juga mengatakan, semua tugas konstitusional melekat pada seorang presiden dalam suatu periode pemerintahan. Karena itu, presiden dibekali kewenangan mengangkat menteri dan kepala badan dalam berbagai bidang, agar bisa menjalankan tugasnya secara bersamaan.
Sepanjang para pembantu presiden memiliki kepekaan dan kecakapan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, maka tidak ada alasan bagi pemerintah menunda tugas-tugas konstitusional tersebut.
"Apalagi, khusus agenda penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi, merupakan agenda yang tertunda pada periode pertama, dimana secara eksplisit termaktub dalam Nawacita Jokowi 2014 silam," katanya.
Menurut Hendardi, presiden juga memiliki banyak perangkat dan instrumen untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Gagasan membentuk Komite Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran yang tercantum dalam Nawacita 2014, adalah model yang paling moderat untuk merintis penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.
Fokus komisi ini adalah mengungkap kebenaran, tanpa terjebak penyelesaian yudisial atau non yudisial. Jika Komisi ini selesai menjalankan tugas pengungkapan kebenaran, berikutnya adalah mendiskusikan makna dan jalan keadilan yang bisa banyak variannya.
Sayangnya, Hendardi menilai Jokowi justru mengurungkan niatnya pada periode kedua ini, dengan alasan prioritas kepemimpinanya adalah pemajuan ekonomi-kesejahteraan dan penguatan SDM. Lalu kapan janji penuntasan bidang HAM akan dipenuhi? Sedangkan Jokowi sudah memasuki periode II," tuturnya.
Lebih lanjut Hendardi mengatakan, di bidang penanganan intoleransi, komitmen Jokowi terkesan hanya ditujukan untuk menjustifikasi tindakan politiknya, menunjuk sejumlah menteri yang oleh Jokowi dianggap memiliki kecakapan penangan intoleransi.
Nyatanya, sejumlah menteri dan kepala badan/lembaga tidak memiliki agenda terpadu dan mendasar dalam menangani intoleransi. Peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan terus terjadi dan pada saat bersamaan disangkal oleh elemen-elemen negara.
"Sekarang ini, kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf belum genap satu tahun. Jokowi masih punya waktu dan mesti menjawab harapan publik yang setia memberikan dukungan pada periode dua dan percaya bahwa janji penuntasan pelanggaran HAM dan intoleransi akan ditunaikan pada periode ini,"pungkas Hendardi. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang