Pemimpin Oposisi Australia, Peter Dutton mendesak pemerintah Australia menutup perbatasan dengan Indonesia karena risiko penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Namun, hal ini tampaknya tidak sesuai dengan saran kesehatan dari pejabat tertinggi kedokteran hewan.

Sikap pemimpin Partai Liberal itu juga tidak sejalan dengan pandangan pelaku usaha berpotensi paling terdampak jika PMK mewabah di Australia.

BACA JUGA: Perempuan Terkaya Asia Kehilangan Separuh Hartanya Akibat Krisis Sektor Properti di Tiongkok

Pejabat tertinggi kedokteran hewan Australia, Dr Mark Schipp, yang terus memantau kesiapan biosekuriti negara itu, menegaskan penutupan perbatasan dengan Indonesia tidaklah diperlukan.

Pelaku industri dari Federasi Petani Nasional, Dewan Industri Daging Australia, Dewan Peternak Sapi Australia, Produsen Domba Australia, Asosiasi Penggemukan Ternak Australia dan Dewan Eksportir Ternak Australia semuanya mendukung agar perbatasan dengan Indonesia tetap terbuka.

BACA JUGA: Dalam Dokumen yang Diajukan ke PBB, Indonesia Khawatirkan Soal Teknologi Kapal Selam Nuklir

Dewan Industri Susu Australia juga menerima saran dari pemerintah Australia untuk menjaga perbatasan tetap terbuka.

Sangat jarang sekali adanya politisi yang menyerukan permintaan ekstrem seperti itu, tanpa dukungan kalangan industri terkait atau saran dari para pakar.

BACA JUGA: Azan Berkumandang di Kampus Monash University Saat Tempat Beribadah Minta Diperbaiki

Selama menjabat sebagai pemimpin oposisi dalam dua bulan terakhir, Peter Dutton mungkin berpandangan dirinya tidak akan rugi apa-apa bila menyampaikan desakan ini. Mungkin pula dia menyamakan antara biosekuriti dan keamanan nasional.

Dr Schipp, yang belum lama berhenti sebagai presiden Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, mengatakan Australia memiliki pengaturan biosekuriti terkuat di dunia.

"Kita ini terkenal di seluruh dunia karena pengaturan yang kita terapkan di bandara dan pelabuhan laut," kata Dr Schipp.

Dia menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah ekstensif untuk memvaksinasi ternak.

Dr Schipp juga berulang kali mengingatkan bahwa paket makanan yang dibawa secara ilegal menimbulkan risiko penyebaran penyakit ternak yang lebih besar dibandingkan dengan turis yang membawa virus pada pakaian atau sepatu mereka.

Selain itu, ada puluhan negara di mana wabah PMK telah menyebar, tapi Partai Koalisi Liberal/Nasional sendiri tidak pernah menutup perbatasan Australia ketika mereka masih berkuasa.

Indonesia adalah salah satu pasar terbesar untuk ternak sapi dan biji-bijian gandum Australia.

Menutup pintu untuk Jakarta jelas akan merepotkan hubungan perdagangan dan diplomatik, yang belum sepenuhnya sembuh akibat keputusan Australia tahun 2011 untuk mengakhiri ekspor ternak hidup secara sepihak.

Partai Koalisi seringkali berdalih bahwa penghentian ekspor ternak itu adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Partai Buruh dan harus dibayar oleh pembayar pajak Australia sampai sekarang.

Pada bulan Mei, ketika penyakit mulut dan kuku pertama kali dilaporkan di Indonesia, Menteri Pertanian dari Partai Koalisi saat itu, David Littleproud, menegaskan pihaknya akan mendengarkan saran dari pejabat tertinggi kedokteran hewan saat situasi penyakit mulut dan kuku berkembang.

Pada bulan Maret, Littleproud menyebut saran Federasi Petani Nasional (NFF) agar Australia membantu pendanaan untuk mengatasi wabah penyakit kulit ternak di Indonesia, sebagai saran yang bodoh.

"Di dalam negeri kita pun tidak… Departemen Pertanian dan para pakar memberikan saran, bukan kritikan miring yang tidak memahami sains," katanya saat itu.

Makanya, sangat mengherankan melihat sikap Partai Koalisi sekarang, ketika Menteri Pertanian baru dari Partai Buruh saat ini, Murray Watt, mengumumkan peningkatan dukungan untuk Indonesia serta penerapan langkah-langkah biosekuriti baru di Australia, yang semuanya didasarkan atas saran para pakar.

Tapi tidak seperti Peter Dutton dan beberapa anggota parlemen dari Partai Koalisi, kini Littleproud telah berhenti menyerukan agar perbatasan dengan Indonesia ditutup.

Setelah mendapatkan pengarahan dari Dr Schipp pekan lalu, Littleproud yang kini memimpin Partai Nasional mengatakan, pemerintah harus terbuka menyatakan kapan titik pemicu kebijakan itu  perlu diterapkan.

Pesan yang tidak konsisten ini telah memicu kebingungan, kecemasan, dan membuat frustrasi presiden NFF, Fiona Simson.

"Pesan yang tak jelas dan histeria dari Partai Koalisi tentang masalah ini sama sekali tidak membantu di saat para petani sangat khawatir," ujar Simson kepada ABC.

Menteri Pertanian Murray Watt mengatakan komentar-komentar dari oposisi telah terdengar di pasar ekspor, dan dapat membahayakan perdagangan dengan Indonesia.

Dia juga mengatakan pemerintah akan terus menerapkan lebih banyak tindakan, sejalan dengan saran pakar biosekuriti, untuk mencegah penyebaran penyakit ini.

Australia telah bebas dari penyakit mulut dan kuku selama lebih dari 100 tahun.

Tidak ada pihak mana pun yang ingin melihat wabah PMK kembali lagi.

Dengan kemungkinan wabah PMK di Indonesia yang akan berlangsung berbulan-bulan, jika bukan bertahun-tahun, tentunya akan lebih baik menjauhkan tendensi piltis dari respon biosekuriti Australia.

Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Bahan Pangan di Australia Naik, Pengusaha Restoran Indonesia Khawatir Konsumen Lari