jpnn.com, SEMARANG - Mas Pardi bukanlah orang biasa. Pria kelahiran Ambarawa, Jawa Tengah pada 1 Oktober 1901 itu, tercatat sebagai pendiri sekaligus pemimpin Badan Keamanan Rakyat (BKR) Laut pusat, cikal bakal berdirinya TNI Angkatan Laut.
Mas Pardi pun tercatat sebagai KSAL Pertama. Jabatan terakhir pengembang ilmu pelayaran nasional ini adalah Laksamana Muda TNI (Purn).
BACA JUGA: TNI AL dan TNI AU Kerahkan KRI Sidat dan 2 Pesawat Tempur F16 di Blok Ambalat, Ada Apa?
Korps Pelaut TNI AL ini ternyata salah seorang anggota delegasi RI pada Sidang Hukum Laut Internasional di Jenewa pada tahun 1958.
Namun, perjuangan Mas Pardi dalam membesarkan bidang maritim di Tanah Air tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengenalnya.
BACA JUGA: Simak, Pesan Kadispenal Julius Kepada Perwira Profesi Penerangan TNI AL
Oleh karena itu, Dinas Sejarah Angkatan Laut (Disjarahal) mencoba mengangkat perjuangan sang Laksamana supaya bisa menjadi teladan dan mewarisi perjuangannya.
BACA JUGA: Top, Prajurit TNI AL Makin Percaya Diri Setelah Divaksin
Para narasumber saat Dialog Sejarah bertema “Merunut Perjuangan Laksamana Mas Pardi Untuk Ibu Pertiwi” di KRI Dewaruci yang sandar di Pelabuhan, Tanjung Emas, Semarang, Jumat (5/3). Foto: Dispenal
Salah satunya, menurut Kadisjarahal Laksamana Pertama TNI Supardi, dengan menyelenggarakan Dialog Sejarah.
Dialog ini bertema “Merunut Perjuangan Laksamana Mas Pardi Untuk Ibu Pertiwi” yang berlangsung di atas KRI Dewaruci yang sedang sandar di Pelabuhan, Tanjung Emas, Semarang, Jumat (5/3).
Puluhan mahasiswa dan pramuka Saka bahari terlibat dalam dialog ini.
“Dialog sejarah kemaritiman ini sangat bermanfaat bagi generasi muda untuk dijadikan referensi dalam perjalanan hidupnya ke depan,” ujar Supardi sembari menambahkan dialog ini penjabaran dari pesan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.
Supardi menjelaskan kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mengangkat nama dan perjuangan Laksamana Mas Pardi agar bisa memberikan inspirasi bagi pembangunan nasional berbasis maritim dengan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Tiga narasumber tampil dalam dialog ini. Mereka adalah Letkol Laut (KH) Heri Sutrisno dari Disjarahal, Capt. Hadi Supriyono (dosen senior Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang), dan Dr. Dhanang Respati Puguh (Ketua Departemen Sejarah Universitas Diponegoro). Dialog dipandu oleh Letkol (E) Elias Baratiku.
Letkol Heri menyoroti perjuangan Laksamana Mas Pardi dalam membentuk dan mengembangkan TNI AL pada Masa Perang Kemerdekaan.
Supardi yang juga Alumnus Jurusan Sejarah Undip dan Dik Pa PK I 1993 ini mengungkapkan profesi maritim Mas Pardi dimulai pada Zaman Penjajahan Belanda. Saat itu, kata dia, Mas Pardi memasuki sekolah pelayaran.
Selanjutnya, Mas Pardi diterima sebagai perwira di Gouvernement Marine (GM), semacam Coast Guard di masa Hindia Belanda.
Ilmu pelayaran yang didapatkannya kemudian ditularkan pada masa pendudukan Jepang dengan menjadi guru Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT).
Setelah Indonesia merdeka, Mas Pardi bersama para bahariawan Jakarta membentuk Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut.
Setelah itu, badan ini bertransformasi menjadi TKR Laut. Mas Pardi diangkat sebagai Pemimpin Umum TKR Laut setara jabatan KSAL pada saat ini dengan pangkat Laksamana III atau Laksamana Muda untuk ukuran saat ini.
Di tengah situasi yang sulit selama kemerdekaan, Laksamana Mas Pardi meletakkan fondasi kekuatan TNI Angkatan Laut. Dia mengembangkan pangkalan, armada, pendidikan angkatan laut dan menggelar berbagai operasi laut ALRI selama Perang Kemerdekaan.
Sementara itu, Capt. Hadi Supriyono mengungkapkan peran Mas Pardi di Jawatan Pelayaran atau Ditjen Perhubungan Laut saat ini.
Setelah Perang Kemerdekaan, kata Hadi, perhatian sang Laksamana tercurah pada pengembangan ilmu pelayaran.
Seperti halnya di angkatan laut pada masa sebelumnya, Hadi menceritakan, sejak tahun 1952 perhatian Mas Pardi pada pendidikan pelayaran diimplementasikan dengan mendirikan Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) di Jakarta dan Sekolah Pelayaran Semarang (SPS) yang saat ini dikenal sebagai Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
Lebih lanjut, dosen senior alumni sekolah pelayaran Del Helder ini menyebutkan Mas Pardi berupaya agar para pelaut Indonesia menjadi tuan di negara sendiri.
Oleh karena itu, pendidikan perwira pelaut harus terus dikembangkan agar bangsa Indonesia tidak lagi sebatas sebagai awak atau pegawai rendahan (jongos) di kapal.
Hadi menilai kapasitas keilmuan maritim Mas pardi tak diragukan lagi. Hal ini tercermin dari buku-buku yang ditulisnya dan menjadi referensi utama di sekolah-sekolah pelayaran.
Beberapa buku yang ditulis Mas Pardi seperti Kuasailah Lautan Indonesia (1951), Pesawat Navigasi untuk Sekolah Pelayaran (1954), Almanak Nautika (1965), dan Ilmu Pelayaran Datar (1967).
Dr. Dhanang Respati yang juga menjadi narasumber dialog mengungapkan, penggalan-penggalan narasi tentang Laksamana Mas Pardi sudah menyuratkan dengan jelas bahwa tokoh ini bukan orang sembarangan.
Namun demikian, alumnus S3 Sejarah UGM ini mengingatkan untuk harus menyusun narasi yang lengkap dan komprehensif dalam sebuah buku biografi.
Menurut Dhanang, buku tersebut berisi latar belakang sosial budaya sosok Mas pardi, perjuangan dan perannya di berbagai bidang kemaritiman di Tanah Air, dan sejauh mana bobot perannya dalam mengembangkan kemaritiman Indonesia.
Lebih lanjut, perlu juga mengungapkan latar belakang sosial budaya untuk menjawab pencapaian prestasi Laksamana Mas Pardi.
Dhanang menuturkan, berbagai tempat yang menjadi medan bakti Mas Pardi merupakan sumber inspirasi. Sedangkan bobot perjuangannya untuk menentukan kadar perjuangan dan kepahlawanan seorang Mas Pardi.
“Karya ini membutuhkan riset sejarah yang mendalam dan pada waktunya digunakan sebagai bagian dari pengusulan Pahlawan Nasional," ujar Dhanang Respati.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich