JAKARTA - Peneliti LIPI Siti Zuhro menilai multipartai yang saat ini mewarnai demokrasi di Indonesia tidak ada gunanya. Karena tidak bermanfaat, maka demokrasi kita menurut dia, harus batal demi hukum.
"Kalau multipartai hanya sekedar membuat riuh-rendahnya peta perpolitikan di Indonesia, maka demokrasi kita harus batal demi hukum," kata Siti Zuhro, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (19/6).
Demikian juga halnya dengan posisi DPD yang hingga kini tidak diberdayakan sebagai institusi legislatif. "Fakta ini hendaknya memperkuat alasan hukum demokrasi harus batal," tegasnya.
Terlebih setelah keluarnya persetujuan DPR untuk pemerintah menaikkan harga BBM. Sejumlah daerah secara terang-terangan menolak naiknya harga BBM yang dikaitkan dengan BLSM.
"Situasi ini membuat ketidaknyamanan di daerah dan ini sangat mungkin dieksploitasi oleh petualang politik guna melancarkan kepentingan politik praktisnya masing-masing," ungkap dia.
Terutama bagi kepala daerah (Kada) yang tidak satu partai dengan presiden. Daerah dengan sendirinya jadi gelisah dan petualang politik mengendus ini. Semua ini membuat saling tidak percaya antara pusat dan daerah, terangnya.
"Di pusat partainya oposisi, maka Kadanya yang di daerah juga diperintah untuk oposisi dengan kebijakan pusat. Ini cukup mengerikan," ujar Siti. (fas/jpnn)
"Kalau multipartai hanya sekedar membuat riuh-rendahnya peta perpolitikan di Indonesia, maka demokrasi kita harus batal demi hukum," kata Siti Zuhro, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (19/6).
Demikian juga halnya dengan posisi DPD yang hingga kini tidak diberdayakan sebagai institusi legislatif. "Fakta ini hendaknya memperkuat alasan hukum demokrasi harus batal," tegasnya.
Terlebih setelah keluarnya persetujuan DPR untuk pemerintah menaikkan harga BBM. Sejumlah daerah secara terang-terangan menolak naiknya harga BBM yang dikaitkan dengan BLSM.
"Situasi ini membuat ketidaknyamanan di daerah dan ini sangat mungkin dieksploitasi oleh petualang politik guna melancarkan kepentingan politik praktisnya masing-masing," ungkap dia.
Terutama bagi kepala daerah (Kada) yang tidak satu partai dengan presiden. Daerah dengan sendirinya jadi gelisah dan petualang politik mengendus ini. Semua ini membuat saling tidak percaya antara pusat dan daerah, terangnya.
"Di pusat partainya oposisi, maka Kadanya yang di daerah juga diperintah untuk oposisi dengan kebijakan pusat. Ini cukup mengerikan," ujar Siti. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tegaskan Bukan Hasil Barter dengan Pengurangan Subsisi BBM
Redaktur : Tim Redaksi