JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, mendorong partainya keluar dari koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Hanya saja diakui, tetap bergabung atau keluar dari koalisi, merupakan hak partai secara organisasi untuk memutuskannya.
"Saya ingin sekali partai ini keluar dari koalisi. Saya termasuk yang memprotes cara kepemimpinan SBY. Tapi ada kewenangan yang lebih tinggi. Itu pendirian saya pribadi," ujar Fahri di DPR, Jakarta, Rabu (22/5).
Sementara itu anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal mengatakan, tidak hanya Fahri saja yang berpendapat seperti itu. "Saya kira di daerah banyak yang berpendapat kayak Pak Fahri," ucapnya.
Namun demikian menurut Refrizal, itu merupakan kewenangan dari Majelis Syuro. Prinsipnya sambung dia, saat ini partai yang dipimpin Anis Matta itu masih tergabung dalam koalisi.
"Kita enggak bisa memutuskan dan komentar. Kalau diputuskan keluar baru keluar. Ini penuh kemungkinan yang akan terjadi datang itu kan tidak tahu. Itu rahasia Allah," pungkasnya. (gil/jpnn)
"Saya ingin sekali partai ini keluar dari koalisi. Saya termasuk yang memprotes cara kepemimpinan SBY. Tapi ada kewenangan yang lebih tinggi. Itu pendirian saya pribadi," ujar Fahri di DPR, Jakarta, Rabu (22/5).
Sementara itu anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal mengatakan, tidak hanya Fahri saja yang berpendapat seperti itu. "Saya kira di daerah banyak yang berpendapat kayak Pak Fahri," ucapnya.
Namun demikian menurut Refrizal, itu merupakan kewenangan dari Majelis Syuro. Prinsipnya sambung dia, saat ini partai yang dipimpin Anis Matta itu masih tergabung dalam koalisi.
"Kita enggak bisa memutuskan dan komentar. Kalau diputuskan keluar baru keluar. Ini penuh kemungkinan yang akan terjadi datang itu kan tidak tahu. Itu rahasia Allah," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 17 Tersangka Teroris Resmi Ditahan
Redaktur : Tim Redaksi