jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK terkait operasi tangkap tangan kasus suap yang menjerat pejabat eselon I Kementerian Perhubungan.
Menurut Taufik, kasus dugaan suap sudah beberapa kali terjadi di kementerian. Karena itu, upaya pengawasan harus ditingkatkan.
BACA JUGA: KPK Sita Belasan Tas Berisi Duit
"Untuk proses hukumnya kami serahkan KPK dan harus dihormati bersama-sama," kata Taufik, Kamis (24/8).
Dia pun mengapresiasi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang langsung meminta maaf atas dugaan praktik suap di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.
BACA JUGA: Anak Buah Terjaring KPK, Menhub Gunakan Azas Praduga tak Bersalah
"Barusan kami sudah mendengar permintaan maaf dari Menhub," ujarnya.
Taufik mengatakan, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama.
BACA JUGA: Anak Buah BKS Terjaring KPK, Begini Pesan Istana
Taufik menilai praktik suap terjadi di Kemenhub salah satunya karena lingkup kerja yang sangat besar. Baik itu di sektor transportasi laut, darat dan udara hingga yang berhubungan dengan masyarakat banyak.
"Jadikan ini momen untuk meningkatkan fungsi pengawasannya bersama di Komisi V DPR," tegasnya.
Selain itu, Taufik berujar, Undang-undang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) juga perlu diprioritaskan untuk segera dituntaskan.
Kemudian, UU pelayaran, perhubungan, penerbangan, perkeretaapian, lalu lintas dan angkutan jalan harus segera direvisi. Utamanya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menhub: Mohon Maaf, Kejadian ini Kembali Terulang
Redaktur & Reporter : Boy