jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan kepada pegawainya untuk tetap konsisten mewujudkan clean and good governance.
Hal tersebut disampaikan Budi saat memberi arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Ruang Mataram Kemenhub, Selasa (29/8).
BACA JUGA: Setelah Marah-marah ke Petugas Dishub, Pegawai Kemenhub Ngaku Khilaf
“Saya ingatkan kepada seluruh pegawai Kemenhub untuk menghilangkan praktek korupsi dan pungli dalam bentuk apa pun di seluruh jajaran Kementerian Perhubungan atau akan berhadapan dengan sanksi pidana,” ujar Budi di depan seluruh Pejabat Eselon I, II dan III Kemenhub.
Untuk menghilangkan praktek pungli, Kemenhub juga telah berupaya memperbaiki sistem pelayanan dan penerapan perizinan online serta pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) langsung ke kas negara melalui aplikasi simponi Kementerian Keuangan.
BACA JUGA: Kemenhub Terima Hibah Mercedes Benz dari Jasa Raharja
“Saya berharap seluruh jajaran Kementerian Perhubungan tidak melakukan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran negara dalam bentuk apa pun termasuk gratifikasi, baik pada pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik seperti perizinan dan sertifikasi,” kata Budi.
Budi juga meminta agar pegawai Kemenhub bisa fokus dan tidak hanya melaksanakan tugas sebagai regulator saja, tetapi juga agen pembangunan.
BACA JUGA: Pengerukan Pelabuhan Akan Ditangani Langsung Operator Pelabuhan
Namun secara bertahap peran sebagai operator akan dikurangi dengan cara melakukan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan pihak lain baik BUMN, BUMD, maupun swasta.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selama ini Jalur Selatan Jawa Hanya Digunakan untuk Penerbangan Militer, Kini..
Redaktur & Reporter : Yessy