jpnn.com - PALEMBANG - Pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan pemberantasan pungutan liar (pungli) di bidang pelayanan. Kementrian Perhubungan adalah salah satu yang gencar menggalakkan hal ini. Apalagi sejak adanya pelaku pungli yang tertangkap tangan di kementrian terkait baru-baru ini.
Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengatakan pemberantasan pungli ini tidak ingin melukai banyak orang. Pihaknya ingin pada spot-spot pada orang yang memang bersalah. Jadi, yang dilakukan di Jakarta itu adalah Shock Therapy.
BACA JUGA: Terungkap, Beginilah Modus Pungli Oknum Polisi di Perbatasan Ini
Diharapkan temuan di Jakarta memberikan efek jera bagi seluruh pihak.
"Kami sudah sampaikan dan jangan main-main lagi. Semua yang dilakukan harus sesuai peraturan," ungkap Menhub Budi seperti diberitakan Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group) hari ini (16/10).
BACA JUGA: Masjid Megah Seperti Melayang di Atas Air, Diresmikan Jokowi
Dikatakan Budi, pemberantasan pungli ini merupakan gerakan nasional. Presiden pun sudah menunjuk Menko Polhukam, Wiranto, untuk menangani permasalahan ini.
Kementerian Perhubungan pun sudah membuat tim ad hoc yang terdiri dari unsur internal Kementerian Perhubungan dan eksternal yang terdiri atas ICW dan YLKI. “Nantinya mereka (ICW dan YLKI) akan memantau proses tindak lanjut penanganan masalah itu," ucap dia.
BACA JUGA: Blangko E-KTP Kosong Sebulan Lebih, 4 Ribu Pemohon Mengantre
Kata Budi, untuk pemberantasan pungli di daerah, pemerintah akan melibatkan Kapolda dan Kapolres. Jadi kalau ditemukan pungli silahkan dilaporkan dan akan disegera tindaklanjuti.
"Kami akan segera distribusikan laporan itu ke kapolda," paparnya.
Hal tersebut, lanjut Budi, pun berlaku untuk di Jembatan Timbang dan Terminal Tipe A. Tahap awal, terminal akan dikontrol, pihaknya sebagai regulator akan melakukan pengawasan tetapi pengelolahan akan diserahkan kepada pempda.
"Insya allah, segala kegiatan yang berhubungan dengan goverment (pemerintah, red) akan diatasi. Kita sudah memberi contoh Jakarta dan Solo sebagai model pelaksanaan Terminal A, namun ini akan dilanjutkan di kota lain,” jelasnya.
Untuk jembatan timbang pun sudah menjadi hal yang pelik. Pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi atas permasalahan tersebut. Saat ini, Jawa Timur sudah membuat contoh yang bagus. Kalau nantinya Jawa Timur bagus akan dikloning ke daerah lain.
"Sebenarnya pemberantasan Jembatan timbang lebih gampang penyelesaiannya, sebab bisa menggunakan IT yang terpusat baik di provinsi maupun di pusat," ulas Budi.
Dijelaskan Budi, pihaknya masih mempelajari mengenai jembatan timbang ini. Apakah akan diambil alih (ditarik) atau tetap dikelola daerah. "Ini masih kita bahas, namun apapun itu kita langsung kontrol,” kata Budi.
Ia menegaskan, apabila tetap terjadi pungli di daerah, ia berharap semua pihak termasuk masyarakat dapat memberikan informasi langsung ke pihak terkait dan ke kepolisian. Setelah itu, tim ad hoc yang akan tindaklanjutkan. Upaya penanganan pungli tidak hanya saat ini saja, kedepan juga akan terus berlanjut.
"Kalau ada oknum yang melakukan pungli, Kementerian Perhubungan akan mengambil tindakan sesuai dengan UU dan hukum yang berlaku. Termasuk, melakukan pemecatan," ulasnya.(yun/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menhub Pastikan Pembangunan LRT Palembang Tak Akan Kesulitan Dana
Redaktur : Tim Redaksi