jpnn.com, LONDON - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyampaikan komitmen dan kontribusi Indonesia di maritim dunia dalam menciptakan pelayaran yang selamat, aman, serta berwawasan lingkungan.
Hal itu disampaikan Budi di depan 174 negara anggota International Maritime Organization (IMO) yang hadir pada Sidang Majelis IMO ke-31 di London, Inggris pada Selasa (26/11) kemarin.
BACA JUGA: Menhub Ajak Kagama Konsolidasi Gagasan untuk Indonesia Maju
Budi mengatakan sebagai satu-satunya platform kerja sama multilateral yang dipercayakan untuk memastikan terwujudnya keselamatan dan keamanan maritim dunia, IMO telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Internasional dalam upaya melindungi masa depan laut, yang merupakan warisan bersama.
“Kegiatan pelayaran melalui laut telah memungkinkan perdagangan dan perekonomian global berkembang secara signifikan, sehingga memungkinkan banyak negara, termasuk Indonesia untuk mengembangkan dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi,” kata Budi.
BACA JUGA: Tiga Kata Menuju Indonesia Maju Versi Menhub Budi Karya
Untuk itu, sebagai anggota IMO sejak 1961 dan anggota dewan yang berdedikasi sejak 1973, Indonesia telah dan akan terus secara aktif mengambil bagian dalam meningkatkan implementasi konvensi, standar, dan pedoman IMO.
“Indonesia akan terus mendukung IMO dalam mengimplementasikan rencana strategis serta program-program mendatang, yang memungkinkan IMO dapat secara optimal memimpin seluruh anggotanya dalam upaya mewujudkan terciptanya keseimbangan antara kebutuhan untuk pembangunan ekonomi, fasilitasi perdagangan internasional, keselamatan, keamanan dan juga perlindungan lingkungan dari pelayaran internasional,” tegasnya.
BACA JUGA: Menhub Ajak Masyarakat Dukung Soetta jadi Bandara Terbaik di Dunia
Budi juga menyampaikan kontribusi serta inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan IMO selama dua tahun terakhir, di antaranya adalah tentang proposal Indonesia tentang Skema Pemisahan Lalu Lintas (Traffic Separation Scheme/TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok yang telah diadopsi pada Sidang Maritime Safety Committee ke-101 pada bulan Juli lalu.
Selain itu, terkait dengan implementasi konvensi IMO, Indonesia bangga telah menjadi Negara Pihak pada Konvensi tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Penjagaan Kapal bagi Personil Kapal Penangkap Ikan (Konvensi STCW-F) dan saat ini tengah prosedur internal terakhir untuk mengaksesi Konvensi Nairobi tentang pengangkatan bangkai kecelakaan kapal.
Budi juga menyampaikan komitmen Indonesia terkait perlindungan lingkungan laut, khususnya dalam mengatasi sampah plastik di laut.
“Terkait perlindungan lingkungan maritim, Indonesia berkomitmen untuk dapat menerapkan aturan yang dikeluarkan oleh IMO terkait batas kandungan sulfur pada bahan bakar kapal pada tahun 2020 dan masih secara aktif terlibat dalam dua proyek utama IMO terkait lingkungan, yaitu MEPSEAS dan Glofouling Partnership Projects,” jelasnya.
Namun, Budi beranggapan, bahwa seluruh komitmen dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan maritim tidak akan dapat tercapai tanpa terlebih dahulu memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dunia Maritim.
“Peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama pada program kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk itu Indonesia akan terus meningkatkan kerjasama dengan IMO dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui IMO Technical Cooperation Program,” katanya.
Sebagai langkah awal, Indonesia telah menyelenggarakan sebuah kursus singkat tentang Non-Convention Vessel Standard atau Standar Kapal Non-Konvensi pada awal bulan November 2019 untuk berbagi pengalaman Indonesia tentang penerarapan standar tersebut sekaligus mempererat hubungan kerja sama Selatan-Selatan.
“Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Brunei Darussalam, Kamboja, Fiji, Kenya, Maladewa, serta Timor-Leste yang telah berpartisipasi pada kursus tersebut,” tambahnya.
Selanjutnya, Budi kembali menekankan komitmen Indonesia untuk terus bekerjasama dengan IMO dan seluruh anggotanya dalam mencapai tujuan IMO guna menciptakan pelayaran yang aman, selamat serta berwawasan lingkungan.
“Untuk dapat mencapai tujuan inilah, Indonesia siap untuk kembali bekerjasama menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2020-2021,” tutupnya.
Selain agenda pemilihan kembali Indonesia menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2020-2021, satu agenda yang menjadi kepentingan Indonesia pada Sidang Majelis IMO ke-31 adalah pencalonan Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK) sebagai External Auditor IMO Periode 2020-2023.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy