"Hasil kajian kita jangan masuk zona inti (tak boleh lewat tahura). Oleh karena itu, kita minta lewat pinggir. Kalau tengah pasti rusak semua," kata Zulkifli Hasan selepas menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komite II DPD RI di gedung parlemen, Senin (1/10).
Menurut Zulkifli, Kemenhut sudah beberapa kali menjelaskan hal ini ke pemerintah daerah. Opsi melingkar, lanjut dia, adalah cara terakhir setelah mempertimbangkan kepentingan kelestarian lingkungan hidup dan desakan masyarakat Kaltim yang ingin memiliki akses jalan lebih cepat antara Balikpapan-Samarinda."Kita nggak bisa menutup semua akses, tapi lingkungan juga perlu," tegasnya.
Lalu bagaimana jika jalur yang direkomendasikan Kemenhut tersebut penuh dengan pipa migas? "Jangan lewat dong," jawabnya cepat.
Banyaknya pipa migas di pinggir tahura diungkapkan tim terpadu pemprov Kaltim saat melakukan paparan di depan Komisi IV DPR RI sekitar awal Agustus lalu. Selain menambah anggaran pembangunan freeway, dikhawatirkan pula bakal meledak.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo yang membidangi kehutanan memastikan bahwa sikap pemerintah tersebut sangat mungkin berubah. Alasannya, rekomendasi Kemenhut sampai kemarin belum masuk DPR.
"Kita tunggu, kemungkinan kita akan tinjau lapangan ke tahura sebab Kemenhut dan Pemprov Kaltim punya pendapat masing-masing," kata politisi Golkar ini.
Bukan hanya tinjau lapangan, DPR nantinya juga akan meminta keterangan ahli terkait opsi yang paling tepat. DPR, tambah Firman, tak mau bencana Lapindo terulang di Kaltim.
"Bumi itu bergerak, kalau bergeser dan di sekitarnya ada pipa migas kemudian meledak berbahaya. Kita pertimbangkan faktor security dan safety-nya," katanya.(pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polda Tetapkan 9 Tersangka Peledakan Ruang DPRD
Redaktur : Tim Redaksi