Menkeu Bela Anggaran Kunker ke Luar Negeri

Tak Ada Pemborosan Dalam Proyeksi Anggaran Kunker 2011

Rabu, 22 September 2010 – 02:50 WIB

JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dalam pembengkakan anggaran kunker pemerintah dan anggota DPRKarena itu, dia menolak disebut ada pemborosan dalam proyeksi anggaran ''pelesir'' 2011 yang mencapai Rp 20,9 triliun.

Jika dibanding 2010, nilainya naik cukup signifikan, yakni Rp 1,4 triliun

BACA JUGA: Menkeu Anggap Wajar Kenaikan Anggaran Kunker

Kendati faktanya membengkak, Agus menegaskan, dalam rangka optimalisasi dan efisiensi, pemerintah sebenarnya sudah mengatur secara ketat semua pos belanja
''Termasuk, pos belanja perjalanan dinas,'' ujarnya di gedung DPR, Senayan, kemarin (21/9).

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis alokasi perjalanan dinas pemerintah dan DPR selama ini

BACA JUGA: PDIP Tetap Dukung Sarundajang

Pada 2010 ini, dana tersebut mencapai Rp 19,5 triliun
Jatah terbesar untuk presiden, yakni Rp 179,03 miliar

BACA JUGA: Komisi VI Gelar Rapim, Raker Dengan Mustafa Tertunda

DPR berada di urutan kedua dengan menyedot Rp 170,35 miliarMeski dikritik keras, pemerintah justru mengajukan kenaikan anggaran perjalanan dinas dalam APBN 2011 menjadi Rp 20,9 triliun itu.

Agus kembali berkilah bahwa Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sudah menerapkan sistem penganggaran dengan estimasi biaya yang sudah distandarisasi''Jadi, dalam perjalanan dinas itu, semua biaya memiliki standarTidak bisa dinaik-naikkan,'' tegasnya.

Dia menyatakan, standar biaya tersebut disesuaikan setiap tahun dengan mempertimbangkan betul aspek efisiensi untuk menghindarkan unsur pemborosan dalam perjalanan dinas pejabat negara''Intinya, kita buat mekanisme agar biaya perjalanan bisa efisien namun tetap menghasilkan output yang optimal,'' terangnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPR Marzuki Alie juga mencoba ''main aman''Dia hanya menyatakan, terkait dengan kenaikan anggaran perjalanan dinas itu, dewan memang tidak bisa masuk sampai pada rincian pembelanjaan anggaran yang detail''Semua kembali kepada pimpinan lembaga sebagai bentuk pengawasan melekat atau built in control,'' kata wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.

Dia justru mengajak publik untuk melihat tren yang berkembang secara objektif terkait anggaran kunker tersebutApakah kenaikan itu baru terjadi akhir-akhir ini saja atau berlangsung sejak lama''Sekarang, dengan adanya transparansi, semua bisa terbuka dan dibaca masyarakat luas.'' (owi/pri/c5/sof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Minta Presiden Segera Kirim Nama


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler