jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyampaikan langsung kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di hadapan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, yang dihadirkan dalam Seminar Pembangunan Indonesia bertajuk "Kemampuan Pemenuhan Target Pembangunan di APBN 2016".
Diskusi yang diselenggarakan di kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat itu dihadiri sejumlah elite Golkar seperti Waketum Golkar Theo L Sambuaga, Ketua Komisi XI dari Golkar, Fadel Muhammad hingga pengamat ekonomi Didik J Rachbini.
BACA JUGA: TOP! Kemenpar Bakal Bangun 25 Area Jadi Kawasan Strategis Pariwisata
'Golkar selama ini dekat dengan kekuasaan, meski sekarang golkar di luar kekuasaan tapi selalu memberikan masukan yang konstruktif, boleh ditanya kepada Menteri Keuangan," kata Ical, mengawali pidatonya dalam seminar itu, Rabu (11/11).
Dalam paparannya, Ical sedikit memuji adanya kemajuan dalam postur APBN 2016, terutama terkait asumsi makro ekonomi dengan adanta terobosan baru yang sebelumnya tidak ada pada APBN terdahulu, yakni target pembangunan.
BACA JUGA: Wow! Menteri Susi Targetkan Investasi Asing Rp 95 Triliun
"Inisiatif DPR untuk menyertakan target pembangunan selain indikator makro ekonomi adalah keputusan politik yang berlandaskan pada komitmen untuk membangun akuntabilitas yang lebih baik," kata Ical.
Namun, Ical juga menyampaikan catatan kritis terkait APBN 2016 sebegai bentuk kritik terhadap pemerintah. Dimana, Ical menyampaikan APBN yang penuh dengan catatan perlu diverifikasi. Dan dilakukan triangulasi apakah benar APBN 2016 itu sudah pro rakyat dan sjalan dengan mandat konstitusi.
BACA JUGA: Rupiah Menguat 42 Poin, Tapi Tetap Waspada
"APBN 2016 ini mempunyai nilai strategis dan politis bagi terwujudnya program pemerintah yang terangkum dalam nawacita. Untuk itu APBN 2016 perlu direview apakaj kebijakan fiskal di dalamnya sudah nyata-nyata diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan," ujar mantan Menko Kesra itu.
Ia menyebutkan bahwa postur APBN 2016 yang diajukan pemerintah menurut Partai Golkar kurang realistis dan belum mencerminkan politik anggaran yang pro rakyat. Belanja negara sebesar Rp 2.095,7 triliun sementara penerimaan hanya Rp 1.822,5 triliun, telah menimbulkan defisit sebesar Rp 273,2 triliun.
Pendapatan negara menurutnya hanya mampu menutup pengeluaran pemerintah sebesar Rp 87 persen. Karenanya Golkar berpandangan bahwa pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan penggunaan anggaran. Pemerintah sebaiknya menetapkan pengurangan pagu anggaran total APBN 2016 yang disesuaikan dengan kemampuan penerimaan negara.
"Politik subsidi pemerintah masih condong pada subsidi energi. Dari total subsidi sebesar Rp 182,6 triliun, Rp 102,1 triliun atau hampir 56 persen digunakan untuk subsidi energi dimana yang menikmati subsidi tersebut masyarakat berpenghasilan sedang dan tinggi," ujar Ical.
Di sisi lain, tambahnya, subsidi non energi yang mempunyai dampak bagi upaya peningkatan ketahanan pangan jumlahnya tidak terlalu signifikan. Subsidi untuk pangan hanya Rp 21 triliun, subsidi pupuk Rp 30,1 triliun dan subsidi benih hanya Rp 1 triliun. Artinya subsidi penunjangan ketahanan pangan hanya 28,53 persen dari total pengeluaran subsidi pemerintah.
"Subsidi yang berupa PSO (Public Service Obligation) hanya Rp 3,8 triliun. Padahal subsidi ini yang kebanyakan untuk subsidi biata transportasi perkotaan sangat bermanfaat bagi golongan miskin perkotaan. Pemerintah juga belum menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengembangkan UKMK karena hanya mengalokasikan subsidi untuk kredit program sebesar Rp 16,5 triliun," tegasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yang Sabar Ya! Bandara Lombok Masih Lumpuh Total
Redaktur : Tim Redaksi