JAKARTA - Pemerintah menginginkan besaran subsidi listrik yang lebih wajar untuk PT PLN (Persero). Menkeu Agus Martowardojo berpendapat alokasi subsidi listrik yang disepakati Menteri ESDM dengan Komisi VII (Energi) DPR masih belum bisa menutup biaya operasi perusahaan listrik negara itu.
Pemerintah akan meyakinkan Badan Anggaran DPR untuk mengalokasikan subsidi listrik yang lebih tepat. "Kita harapkan di badan anggaran dapat didukung," kata Menkeu di kantornya, Senin (19/3).
Seperti diketahui, Menteri ESDM Jero Wacik telah gagal melobi komisi energi di parlemen untuk menaikkan tarif tenaga listrik. Dalam Nota Keuangan RAPBN Perubahan 2012, subsidi listrik dianggarkan Rp 93,05 triliun.
Anggaran itu memperhitungkan kenaikan tarif listrik secara bertahap hingga tiga kali, dengan masing-masing peningkatan sebesar 3 persen. Komisi Energi telah menolak usul kenaikan itu, namun jatah subsidi listrik justru dipangkas menjadi hanya Rp 64,9 triliun.
Menurut Menkeu, dengan batalnya kenaikan tarif listrik, setidaknya PLN membutuhkan subsidi hingga Rp 98 triliun. Dalam kaitan dengan subsidi listrik, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan defisit anggaran. Menurut Agus, pemerintah juga peduli terhadap kesehatan finansial PT PLN.
"Yang kita inginkan adalah satu subsidi listrik dimana nanti secara operasional PLN tetap merupakan perusahaan yang secara keuangan sehat. Kalau seandainya sekarang subsidinya kurang dari jumlah yang disampaikan pemerintah, nanti PLN tidak bisa bekerja yang sehat. Itu akan membuat pengaruh kepada masyarakat dan kita semua," kata Menkeu.
Dia mengingatkan saat ini program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu mega watt masih belum berjalan maksimal. Pasokan gas kepada PLN juga masih belum optimal. Ini membuat sejumlah pembangkit tetap menggunakan BBM. Dengan kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP), subsidi listrik dipastikan membengkak.
"Nanti bisa-bisa (PLN) tidak beroperasi. Kita kan tahu bahwa salah satu yang akan bisa menurunkan biaya operasi dari PLN adalah kalau kita mendapatkan gas. Tetapi kan sekarang floating storage itu belum jadi," kata Menkeu. (sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tangki Modifikasi Rawan Penimbunan
Redaktur : Tim Redaksi