jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kabar baik soal APBN tahun ini.
Sri Mulyani menyebutkan realisasi pendapatan negara hingga Juni 2022 mencapai Rp 1.317,2 triliun dari target APBN Rp 1.846,1 triliun.
BACA JUGA: Efek Sri Mulyani, Harga Sawit Bergerak Terus, Cuan!
"Melonjak 48,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 887 triliun. Postur APBN sampai akhir Juni sangat baik dan positif,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu (27/7).
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memerinci realisasi pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp 1.035,8 triliun yang meningkat 52,3 persen dari Rp 680 triliun pada Juni 2021 serta PNBP Rp 281 triliun.
BACA JUGA: Sempat Viral Tagar Stop Bayar Pajak, Sri Mulyani Menjawab Tegas!
Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak Rp 868,3 triliun yang naik 55,7 persen dari periode sama tahun lalu Rp 557,8 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 167,6 triliun yang naik 37,2 persen dari Rp 122 triliun.
Selain itu, realisasi penerimaan pajak Rp 868,3 triliun yang merupakan 58,5 persen dari target Rp 1.265 triliun ini secara rinci meliputi PPh non migas Rp 519,6 triliun atau 69,4 persen dari target serta PPN dan PPnBM Rp 300,9 triliun atau 47,1 persen dari target.
BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut Potensi Resesi Sangat Nyata, Tenang ya, RI Punya 2 Strategi
"PBB dan pajak lainnya Rp 4,8 triliun atau 14,9 persen dari target serta PPh Migas Rp 43 triliun atau 66,6 persen dari target," ujar Sri Mulyani.
Bendahara Negara menjelaskan kinerja penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan tingkat permintaan yang terus membaik, sekaligus basis yang rendah pada 2021.
Selain itu, pertumbuhan penerimaan juga dipengaruhi oleh dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan penerimaan program pengungkapan sukarela (PPS).
“Penerimaan pajak diperkirakan masih akan tumbuh pada semester II sejalan dengan perkembangan ekonomi,” ujar Sri Mulyani.
Kemudian, Sri Mulyani menyebut kepabeanan dan cukai yang sebesar Rp 167,6 triliun atau 56,1 persen dari target Rp 245 triliun meliputi bea masuk yang tumbuh 30,5 persen didorong tren perbaikan kinerja impor nasional terutama sektor perdagangan dan pengolahan.
Penerimaan kepabeanan dan cukai juga didorong oleh cukai yang tumbuh 33 persen dipengaruhi efektivitas kebijakan tarif, lonjakan produksi pada Maret dan efektivitas pengawasan.
Bea keluar (BK) yang tumbuh 74,9 persen turut mendorong penerimaan kepabeanan dan cukai seiring tingginya harga komoditas, kenaikan tarif BK produk kelapa sawit dan kebijakan flush out.
"Penerimaan PNBP sebesar Rp 281 triliun yang merupakan 58,3 persen dari target Rp 335,6 triliun didukung oleh meningkatnya pendapatan semua komponen PNBP kecuali pendapatan Badan Layanan Usaha (BLU)," tutur Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul