jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan kabar baik soal penerimaan negara tahun ini.
Sri Mulyani memperkirakan ada penambahan penerimaan negara sebesar Rp 420,1 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
BACA JUGA: Pulang dari Amerika Serikat Menkeu Sri Mulyani Khawatir soal 2 Hal Ini
Menkeu menyebut berdasarkan outlook pendapatan negara 2022 akan mencapai Rp 2.266,2 triliun atau meningkat dari target Rp 1.846,1 triliun.
"Indonesia menghadapi masalah tetapi tetap relatif lebih baik, karena kalau negara lain menghadapi krisis dan tidak punya uang dengan kebutuhan banyak, kita paling tidak punya tambahan Rp 420,1 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis (19/5).
BACA JUGA: Membagikan Momen Salat Ied, Menkeu Sri Mulyani Didampingi Sosok Penting, Siapa Dia?
Menteri Keuangan Terbaik 2020 versi Global Markets itu menerangkan tambahan pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan Rp 274 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 146,1 triliun.
"Tambahan pendapatan negara tersebut akan dialokasikan dengan tujuan utama melindungi rakyat, ekonomi, dan APBN," ungkap Sri Mulyani.
BACA JUGA: Menkeu Sri Mulyani Bertemu Banyak Menteri Keuangan hingga Petinggi The Fed, Hasilnya?
Sri Mulyani mengatakan dana sebesar Rp 420,1 triliun akan dibagi untuk mengurangi defisit, menambah subsidi, anggaran perlindungan sosial, hingga meningkatkan anggaran pendidikan.
"Penurunan defisit APBN, dialokasikan dana sebesar Rp 27,8 triliun, sedangkan alokasi peningkatan penerimaan negara yang akan masuk kepada belanja negara adalah sebesar Rp 392,3 triliun," ucap Sri Mulyani.
Dia berharap melalui penambahkan itu outlook belanja negara 2022 pun akan meningkat menjadi Rp 3.106,4 triliun dari target sebelumnya Rp 2.714,2 triliun.
Sri Mulyani menambahkan outlook kenaikan belanja negara tahun ini terjadi pada pos belanja pemerintah pusat sebesar Rp 357,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 35,2 triliun.
Peningkatan belanja pemerintah pusat antara lain karena adanya tambahan untuk belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 3 triliun, subsidi energi Rp 74,9 triliun, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik Rp 275 triliun.
"Juga penyesuaian anggaran pendidikan Rp 23,9 triliun, dan penebalan perlindungan sosial Rp 18,6 triliun," ucap Menkeu Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul