jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah saat ini sedang melaksanakan berbagai program transformasi ekonomi.
Hal ini sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yakni 'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'.
BACA JUGA: Jokowi Blak-blakan soal Tukang Sulap Anggaran di Pusat dan Daerah, Pakai Kata Enggak Benar, Absurd
Adapun langkah transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), revitalisasi industri, ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan mendorong peningkatan infrastruktur, baik fisik maupun digital untuk meningkatkan konektivitas.
Menko Airlangga juga menyampaikan bonus demografiyang akan memasuki masa puncaknya pada periode 2020 sampai 2030 harus dimanfaatkan agar Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country).
BACA JUGA: Tingkatkan Kualitas SDM, Menko Airlangga Lepas Peserta Program Magang ke Hungaria
Pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2023 – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Menko Airlangga menyampaikan untuk mewujudkan strategi transformasi ekonomi juga dilakukan perbaikan aspek governansi sektor publik dan korporasi.
Melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 44 Tahun 2021 telah diberikan mandat kepada Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) untuk membuat sejumlah pedoman governansi sektor publik dan korporasi.
Regulasi tersebut diharapkan dapat melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga harus terus mendorong peningkatan perekonomian inklusif, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban, terutama untuk memastikan pelaksanaan APBN atau APBD berjalan secara efektif, efesien dan menghilangkan praktik-praktik KKN,” kata Menko Airlangga, Rabu (14/6).
Dalam hal ini, lanjut Menko Airlangga, APIP bukan lagi sebagai watchdog, tetapi lebih sebagai mitra strategis pemerintah.
APIP menjalankan berbagai fungsi, yakni memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan efektivitas (assurance activities), memberikan masukan (consulting activities), dan memberikan peringatan dini (anti-corruption activities).
Selain itu, APIP juga berperan penting dalam mengawal kebijakan terkait transisi dari pandemi menuju endemi.
“Saya berharap, kita dapat memberi kontribusi terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di tahun ini," ujar Menko Airlangga.
Karena itu, Menko Airlangga mengajak untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama agar dapat mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.
"Demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.
Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini ditargetkan akan mencapai 5,3 persen dan terus meningkat di 2024 pada kisaran 5,1-5,7 persen.
Lebih jauh, 2023 dan 2024 merupakan tahun krusial karena menjadi tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024.
Berbagai program transformasi ekonomi harus tetap dijalankan, terutama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Keberhasilan transformasi ekonomi akan sangat menentukan kemampuan Indonesia untuk berhasil keluar dari middle income trap pada 2030-2040.
“Pemerintah sedang fokus melakukan peningkatan produktivitas, utamanya menuju Indonesia Emas 2045. Ini bukan barang mudah, angka-angka sudah ada tapi tantangan tidak gampang," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rakornas tersebut.
Presiden Jokowi mengungkapkan situasi ekonomi dunia tidak mendukung.
"Setiap rupiah yang kita belanjakan, dari APBN, APBD, ataupun BUMN, semuanya harus produktif, karena mencari uangnya, baik itu melalui pajak, royalti, dividen, sekarang ini tidak mudah,” pesan Kepala Negara.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya peran pengawasan, dalam hal ini seperti yang menjadi tugas pokok dari BPKP sebagai pengawas internal pemerintah.
Orientasi untuk pengawasan harus melihat kepada hasilnya, bukan hanya memperhatikan prosedurnya saja, agar menciptakan produktivitas dalam penggunaan anggaran kementerian atau lembaga ataupun BUMN.
“Itu kenapa saya sering cek ke lapangan, saya ingin pastikan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu. Itu kita turun ke bawah masih ada yang bablas, apalagi tidak," beber mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Sekali lagi penguatan dan pengawasan internal jangan jadi aksesoris, jangan ada data-data yang ditutupi, kalau memang salah harus ditunjukkan cara perbaikannya seperti apa,” tegas Jokowi.
Turut hadir langsung dalam acara ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BPKP, Ketua KPK, Direksi BUMN, perwakilan Pemerintah Daerah, serta APIP se-Indonesia. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi