jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus memberikan dukungan bagi transformasi digital, di antaranya terkait penerapan sistem Inaportnet di seluruh pelabuhan di Indonesia.
Penerapan Inaportnet sendiri merupakan bagian dari National Single Window (NSW) dan Nasional Logistics Ecosystem (NLE) yang diharapkan mempercepat efisiensi pelayanan di pelabuhan.
BACA JUGA: Temui Menko Airlangga, Dubes Kenji Kanasugi Pamitan Sekaligus Bahas Hal Penting Ini
“Kita harus memperkuat sistem logistik nasional dengan KPI (Key Performance Indicators) yang mampu menggambarkan kondisi logistik secara real time, dan salah satu indikator adalah logistic cost, realibility, speed, dan agility ataupun adaptability,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Sabtu (25/11).
Menurut Menko Airlangga, hal tersebut penting untuk menghadapi pertumbuhan peti kemas global yang pada 2024 menurut Drewry Maritime Research akan meningkat sebesar 4,1 persen.
BACA JUGA: Menko Airlangga: Generasi Muda Harus Siap Bertransformasi dan Upgrade Skill
Sementara Asia sendiri merupakan kontributor utama peti kemas global yang akan mengalami pertumbuhan sebesar 3,5 persen.
“Kolaborasi, sinergi, dan integrasi sistem antara Inaportnet, NLE, dan sistem digitalisasi lainnya perlu dilakukan secara real time dengan pusat pengendali operasi sehingga data mulai dari order sampai dengan billing sudah terdigitalisasi oleh para pengguna jasa,” tegas Menko Airlangga.
BACA JUGA: Menko Airlangga Sebut Dampak Prakerja Masih Kecil Dibanding Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kerja
Dia menyampaikan sistem Inaportnet akan bermanfaat bagi penyelenggara pelabuhan untuk penertiban administrasi.
Selain itu, sistem Inaportnet juga sebagai tools pengawasan lalu lintas kapal di pelabuhan.
Pelaksanaan Go Live Inaportnet tahap III ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam proses transformasi digital bidang kepelabuhanan.
Hal tersebut merupakan bentuk inisiatif pemerintah dalam simplifikasi dan transparansi berbagai layanan di pelabuhan yang juga merupakan bagian penting dari Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Menko Airlangga menyampaikan pengembangan sistem Inaportnet juga telah menyesuaikan keberagaman dan variasi layanan kepelabuhanan dengan tetap mengacu pada ketentuan International Maritime Organization (IMO) yang mengamanahkan agar layanan tersebut dapat digitalisasikan.
Sejak Inaportnet intens dilaksanakan pada 2016, hingga saat ini manfaatnya telah dirasakan oleh pengguna jasa di 194 pelabuhan.
Sistem Inaportnet ditargetkan terintegrasi di 260 pelabuhan pada akhir 2023.
Manfaat lain Inaportnet yakni dapat mengurangi potensi terjadinya pungutan liar, karena tidak ada tatap muka, terdapat transparansi layanan.
Kemudian waktu penyelesaian yang lebih terukur, optimalisasi pendapatan negara, dan peningkatan pengawasan pelayanan lalu lintas kapal.
“Saya mengapresiasi kolaborasi yang telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga lain serta stakeholders terkait yang turut mendukung percepatan implementasi sistem Inaportnet,” pungkas Menko Airlangga. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi