Menko Airlangga Hartarto Tegaskan Penguatan Sinergi Kunci Pengendalian Inflasi

Jumat, 30 Desember 2022 – 07:34 WIB
Menko Airlangga Hartarto menyempatkan diri untuk langsung melakukan pemantauan tingkat harga dan ketersediaan pasokan sejumlah komoditas pangan pokok di Pasar Flamboyan, Kota Pontianak, Jumat (25/11). Foto: Dokumentasi Humas Kemenko Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah pusat maupun daerah bersama Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi untuk mengendalikan inflasi.

Penguatan sinergi yang dilakukan antara lain mengantisipasi potensi peningkatan permintaan maupun harga pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

BACA JUGA: Airlangga Buka-bukaan soal Strategi Pemerintah Menghadapi Inflasi Global

"Optimalisasi penggunaan anggaran belanja wajib perlindungan sosial dari DTU (Dana Transfer Umum) juga akan terus didorong hingga akhir tahun untuk mendukung pencapaian inflasi Indonesia tahun 2022 tetap terkendali," ujar Menko Airlangga.

Penulis buku Strategi Clustering dalam Industrialisasi Indonesia itu mengatakan inflasi di tanah air hingga saat ini masih tetap terkendali di tengah tren inflasi yang tinggi di berbagai negara.

BACA JUGA: Mendagri Tito Minta Pemda Mengintensifkan Pengendalian Inflasi di Tengah Ketidakpastian Global

"Seperti Uni Eropa saat ini inflasinya tercatat sebesar sepuluh persen (yoy) pada November 2022. Kemudian India dan US yang realisasi inflasinya masing-masing tercatat sebesar 6,77 persen (yoy) dan 7,7 persen (yoy)," beber Airlangga.

Sementara itu, pada November 2022 melandai dari tingkat inflasi bulan sebelumnya.

Secara tahunan, inflasi November 2022 tercatat sebesar 5,42 persen (yoy), menurun dibandingkan inflasi Oktober 2022 sebesar 5,71 persen.

Alumnus Melbourne Business School University  itu mengemukakan penurunan tersebut ditopang inflasi volatile food (VF) yang menurun, karena extra effort pengendalian inflasi seluruh pihak di tengah inflasi Administered Prices (AP) yang masih tinggi Sementara secara bulanan, pada November 2022 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,09 persen (mtm).

Sementara inflasi inti tercatat sebesar 0,15 persen (mtm) atau 3,30 persen (yoy), khususnya berasal dari andil komoditas emas perhiasan yang menyumbang inflasi sebesar 0,01 persen (mtm).

Inflasi inti tetap stabil pada kisaran 3 persen, menunjukkan permintaan masyarakat konsisten tinggi seiring pemulihan ekonomi yang semakin kuat.

Di saat permintaan asing turun cukup dalam akibat kondisi ekonomi global yang cenderung melemah, permintaan domestik tetap menguat, sehingga kinerja PMI manufaktur Indonesia pada November 2022 terus melanjutkan level ekspansif selama 15 bulan beruntun dengan berada di posisi 50,3.

Performa ini semakin menunjukkan solidnya fundamental ekonomi dalam negeri karena kinerja PMI Manufaktur di berbagai negara di dunia justru jatuh ke level kontraktif, seperti Zona Eropa (47,3), Jepang (49,0), Jerman (46,7), China (*Okt: 49,2).

Di saat yang sama, level PMI Indonesia juga berada di atas beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia (47,9), Vietnam (47,4), dan Myanmar (44,6).

Untuk komponen Administered Prices, mengalami inflasi sebesar 0,14 persen (mtm) atau 13,01 persen (yoy), menurun dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,33 persen (mtm) atau 13,28 persen (yoy).

Komoditas AP yang memberikan andil terhadap inflasi November yaitu rokok kretek filter dan rokok putih.

Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tertimbang 10 persen yang diumumkan pada 3 November 2022.

"Dampak dari penyesuaian BBM terhadap sektor transportasi telah mereda pada November. Hal ini terlihat dari kelompok Sektor Transportasi yang tidak memberikan andil (0,00 persen) pada inflasi November 2022," ungkap mantan Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia itu.

Menko Airlangga menyebutkan beberapa intervensi dari pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya menekan inflasi, di antaranya melalui pengendalian pasokan, pemberian subsidi transportasi, operasi pasar, dan gerakan masyarakat misal gerakan tanam pangan cepat panen.

Selain dari anggaran existing, beberapa program tersebut dialokasikan melalui anggaran belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari DTU.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan per 30 November 2022, realisasi belanja wajib perlindungan sosial sebesar Rp 954,50 miliar.

Kementerian Keuangan juga kembali mengucurkan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp 1,5 triliun untuk penghargaan kinerja tahun berjalan periode kedua tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No 170/PMK.07/2022.

Penurunan inflasi daerah menjadi salah satu kategori kinerja dengan bobot prioritas tertinggi yakni sebesar 31 persen.

Terdapat 40 daerah yang terdiri dari 15 kota, 15 kabupaten dan 10 provinsi yang mendapat alokasi DID dari kategori kinerja penurunan inflasi.

"Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi untuk mengantisipasi potensi peningkatan permintaan maupun harga pada momen Natal dan Tahun Baru dengan berbagai upaya extra effort dengan memastikan kecukupan pasokan maupun harga yang stabil," ujar Menko Airlangga. (jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler